Polemik Tambang di Sayutan, Penambang Klaim Perijinan Sudah Lengkap

MAGETAN, KANALINDONESIA.COM: Pro kontra rencana penambangan galian C di wilayah desa Sayutan, kecamatan Parang Magetan masih berlangsung. Terbaru, ekskavator milik penambang CV Persada Tunggal Abadi terpaksa di keluarkan oleh pihak keamanan dari lokasi tersebut. Karena ada tuntutan dari warga yang kontra penambangan.
‎
‎Menyikapi polemik ini, Sicuanto, tim kerja CV Persada Tunggal Abadi, menyayangkan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Pasalnya, perizinan tambang yang dilakukan perusahaannya  telah di proses sejak tahun 2021 lalu. Dan baru keluar ijinnya pada Januari 2025. Jadi, tidak serta merta langsung keluar ijinnya. Bahkan saat ini pun juga belum melakukan penambangan. Baru akan membuka akses jalan menuju titik lokasi penambangan.
‎
‎“ Jadi, kalau dibilang ilegal atau  palsu, itu tidak mungkin. Semua proses sudah kita lalui, melalui tahapan dan verifikasi yang panjang. Mulai dari kuasa lahan, yakni persetujuan pemilik lahan. Lalu persetujuan pemilik lahan sekitar lokasi, persetujuan pemerintah desa, BPD dan LPM hingga kecamatan. Kalau ga ada ijinnya, nggak mungkin kami akan berani  melakukan aktivitas,” jelasnya, Sabtu (6/6/2026).
‎
‎Penegasan ini pun sebenarnya juga telah disampaikan saat RDP (Rapat Dengar Pendapat), di DPRD Magetan yang dihadiri pihak penambang dan warga yang menolaknya, pada Rabu (3/6/2026). Dan hasilnya, disepakati menghentikan sementara aktivitas tambang.  Sembari menunggu kajian lapangan oleh tim terpadu dari Pemkab Magetan dan Pemprop Jawa Timur. Namun keputusan tersebut belum memuaskan warga.  Warga tetap menolak pertambangan dan mendesak agar tambang ditutup total. Serta meminta agar alat berat dipindahkan dari lokasi.
‎
‎Keputusan  penghentian sementara oleh DPRD saat itu  telah disepakati semua pihak. Oleh sebab itu, ia mengaku terkejut ketika muncul tuntutan agar alat berat dikeluarkan dari desa Sayutan. Padahal tidak ada keputusan soal itu.
‎
‎“ Kami menghormati keputusan DPRD dan siap menunggu tim terpadu dari propinsi turun ke lapangan. Yang kami pertanyakan, kenapa sebelum kami  bekerja muncul desakan agar alat berat keluar dari lokasi,” ujarnya.
‎
‎Kini pihaknya memilih menunggu hasil kajian dan  evaluasi tim terpadu dari kabupaten maupun propinsi yang akan turun ke lokasi. 
‎
‎“ Kami kooperatif dan siap menerima hasil evaluasi tim terpadu. Tentu harapan kami semua pihak juga menghormati proses yang sedang berjalan. Apa pun hasilnya nanti harus diterima bersama,” pungkasnya.