SURABAYA KANALINDONESIA.COM – Sebulan lebih rekomendasi Pansus BUMD DPRD Jatim di sampaikan, namun belum ada Kabar apapun terkait pelaksanaan rekom tersebut oleh Pemprov Jatim. Sekedar mengingatkan Pansus merekomendasikan delapan rekomendasi strategis untuk membenahi badan usaha milik daerah.
Tidak ingin sekedar Macan kertas, DPRD Jatim mulai bergerak memastikan rekomendasi yang ditanda tangani 30 April 2026 tersebut tidak berhenti hanya sebagai dokumen semata. Kabarnya saat ini Bola panas ada ditangan Komisi C yang menjadi komisi paling kompeten untuk mengawal rekomendasi strategis ini
Dikonfirmasi apa yang akan dilakukan Komisi C dengan rekom ini, Anggota Komisi C Fuad Benardi menegaskan, pihaknya akan mengawasi secara ketat pelaksanaan seluruh rekomendasi yang telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Kami di Komisi C memiliki tanggung jawab untuk memastikan rekomendasi Pansus benar-benar dijalankan. Jangan sampai temuan-temuan yang sudah dipetakan secara detail hanya berhenti di atas kertas,” ujar Fuad Benardi, Senin (8/6/2026).
Menurut Fuad, hasil kerja Pansus harus dikawal karena dari apa yang dilakukan Pansus ditemukan sejumlah persoalan mendasar di lingkungan BUMD Jawa Timur, mulai dari lemahnya tata kelola perusahaan, aset yang belum produktif, ketidakjelasan arah bisnis, hingga perlunya penguatan fungsi holding dan anak perusahaan.
Karena itu, rekomendasi yang disusun Pansus tidak hanya bersifat administratif, tetapi menyentuh aspek fundamental yang menentukan masa depan BUMD Jawa Timur.
Salah satu rekomendasi utama adalah penerapan kontrak kinerja yang mengikat bagi direksi dan komisaris berbasis Key Performance Indicator (KPI) yang terukur. Dalam rekomendasi tersebut, seluruh BUMD diberikan waktu 30 hari untuk menyusun KPI baru yang menjadi dasar evaluasi kinerja, remunerasi hingga keberlanjutan jabatan.
Tak hanya itu, Pansus juga meminta penataan total aset BUMD yang diklasifikasikan menjadi aset inbreng, aset idle, dan aset yang dikuasai pihak lain. Langkah ini dinilai penting karena sebagian besar aset non-perbankan BUMD belum memberikan nilai ekonomi optimal bagi daerah.
Selain itu, restrukturisasi menyeluruh BUMD non-keuangan juga menjadi perhatian utama. Pansus meminta adanya penataan holding dan anak perusahaan, pengurangan entitas yang tidak produktif, serta evaluasi terhadap perusahaan yang terus merugi.
“Beberapa BUMD memang perlu melakukan pembenahan tata kelola secara serius, baik di tingkat holding maupun anak perusahaan. Ini yang akan kami pantau bersama agar target perbaikan bisa tercapai,” kata Fuad yang juga mantan anggota Pansus BUMD ini.
Delapan rekomendasi yang dikeluarkan Pansus juga mencakup pembentukan pusat kendali BUMD melalui penguatan peran biro yang membidangi BUMD, penguatan prinsip Good Corporate Governance (GCG), penyusunan grand design BUMD Jawa Timur lima tahun ke depan, hingga pembangunan sistem sinergi wajib antar-BUMD, BLUD dan OPD.
Bahkan, dalam rekomendasinya, Pansus memberikan tenggat waktu yang jelas. Evaluasi tahap pertama dilakukan dalam tiga bulan, evaluasi lanjutan enam bulan, dan evaluasi final pada Desember 2026 sebagai dasar pengambilan keputusan strategis, termasuk pergantian direksi dan komisaris yang gagal memenuhi target kinerja.
Fuad menegaskan Komisi C akan meminta laporan perkembangan secara berkala dari pemerintah daerah dan manajemen BUMD untuk memastikan setiap tahapan rekomendasi berjalan sesuai target.
“Yang terpenting sekarang adalah eksekusi. DPRD tidak hanya mengeluarkan rekomendasi, tetapi juga memastikan seluruh perbaikan yang direkomendasikan benar-benar diwujudkan demi meningkatkan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah dan perekonomian Jawa Timur,” pungkasnya. Nang
