BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Pencapaian ini menjadi raihan kelima secara berturut-turut sejak LKPD Tahun 2021 dan keenam sepanjang sejarah Kabupaten Bandung Barat. Keberhasilan tersebut sekaligus menegaskan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan disiplin pengelolaan keuangan publik.
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, mengatakan opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
“Alhamdulillah, Pemkab Bandung Barat kembali menerima Opini WTP dari BPK RI atas LKPD Tahun 2025. Ini bukan sekadar penghargaan, tetapi bukti nyata komitmen kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas sesuai semangat Bandung Barat AMANAH,” ujar Jeje, Senin (9/6/2026).
Menurutnya, opini WTP menjadi indikator bahwa sistem pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah dilaksanakan sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
Jeje juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Bandung Barat yang menjalankan fungsi pengawasan serta kepada BPK RI yang terus memberikan pendampingan dan masukan dalam upaya penyempurnaan tata kelola keuangan daerah.
Meski demikian, ia mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak terlena dengan capaian tersebut. Predikat WTP, kata dia, harus mampu diwujudkan dalam bentuk pelayanan publik yang lebih baik dan pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Jangan cepat berpuas diri. WTP harus berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan publik yang semakin baik,” tegasnya.
Secara politik pemerintahan, keberhasilan mempertahankan opini WTP menjadi modal penting bagi Pemkab Bandung Barat untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan APBD. Di tengah berbagai tantangan pembangunan daerah, capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga akuntabilitas dan penggunaan anggaran yang tepat sasaran.
Ke depan, Pemkab Bandung Barat berkomitmen memperkuat sistem pengendalian internal, meminimalisasi potensi temuan pemeriksaan, serta memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun 2025 tersebut diserahkan langsung oleh BPK RI Perwakilan Jawa Barat kepada Bupati Bandung Barat bersama Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
Dengan raihan WTP yang kembali dipertahankan, tantangan berikutnya bagi Pemkab Bandung Barat adalah memastikan keberhasilan administrasi keuangan tersebut mampu diterjemahkan menjadi percepatan pembangunan, peningkatan kualitas layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.
Redaksi
