Dalam perkara tersebut, polisi telah menetapkan SA (17) sebagai tersangka yang diduga berperan sebagai perekrut korban di wilayah Teluk Betung, Lampung.
Karena lokasi dugaan tindak pidana berada di Surabaya, Komisi D meminta Pemerintah Kota Surabaya tidak tinggal diam. DPRD mendorong DP3A bersama instansi terkait terus berkoordinasi dengan Polda Jatim dan Polda Lampung guna memastikan penanganan kasus berjalan transparan dan tuntas.
Bagi Komisi D, kasus ini bukan sekadar pelanggaran administrasi atau persoalan usaha hiburan. Lebih dari itu, kasus tersebut menjadi ujian nyata bagi komitmen Surabaya dalam melindungi anak-anak dari praktik eksploitasi dan perdagangan manusia.
“Jangan sampai Kota Layak Anak hanya menjadi slogan. Ketika ada anak yang menjadi korban eksploitasi, negara dan pemerintah daerah harus hadir serta bertindak tegas,” pungkas Imam. (SNT)
