SURABAYA KANALINDONESIA.COM – Wakil Ketua DPRD Jatim Blegur Prijanggono mengingatkan Pemerintah Provinsi untuk memilah dengan sangat hati-hati terkait pelaksanaan misi dagang. Program yang sering dilakukan oleh Gubenur Jatim Khofifah Indar Parawansa untuk memperkenalkan produk dagang Jatim ke Luar Jatim baik dalam negri maupun luar negeri.
Blegur mengakan program misi dagang tetaplah bagus, namun dengan efesiensi anggaran yang dilakukan saat ini, sebaiknya lebih mengedepankan kegiatan lain yang lebih dibutuhkan masyarakat. Misi dagang kata Politisi Golkar ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan pasar digital yang saat ini banyak dimanfaatkan masyarakat.
“Promosi dagang lewat Tiktok, atau media sosial lainnya khan juga bisa dan itu juga lebih efisien. Jadi yang didahulukan itu bagaimana masyarakat nyaman semua dulu. Baru ngomong yang lain-lain, meskipun UMKM itu juga bagian dari unsur masyarakat,” beber Blegur, Senin (8/6/2026).
Saat ditanya tentang rencana misi dagang ke luar negeri, dianggap kamuflase Pemprov Jatim agar lolos berkegiatan diluar negeri, Blegur justru mempertanyakan agenda itu.
Dia menyatakan bahwa kunjungan luar negeri itu tidak ada karena masih belum diperbolehkan oleh Kemendagri berkaitan dengan program efesiensi yang dicanangkan Presiden Prabowo.
“Kunjungan luar negeri dibungkus misi dagang itu yang bungkus siapa? khan bukan legislatif. Ya tanya aja ke eksekutif,” dalih Blegur
Uniknya ternyata DPRD Jatim tidak semuanya paham terkait transaksi yang tercatat dalam misi dagang, maupun berapa persen realisasi dari transaksi yang sudah tercatat.
“Saya belum pernah ikut, jadi kurang paham terkait transaksi misi dagang,” jelas Blegur.
Pembahasan anggaran menindak lanjuti sejumlah “program meragukan” akhirnya dibahas melalui Rapat koordinasi Banggar dan TAPD Pemprov Jatim. Rapat ini sebagai tindak lanjut hasil evaluasi dan koordinasi dengan tim Kosuga (Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan) KPK wilayah Jatim akhirnya disepakati untuk melakukan perubahan berkaitan dengan hal hal yang tidak sesuai dengan aturan.
Terkait sejumlah program yang diwarning KPK salah satunya program SOWAN (Sosialisasi Dewan) membenarkan bahwa ada beberapa hal yang akan dilakukan perubahan pada alokasi anggaran APBD Jatim 2026 termasuk program Sowan yang dulunya bernama Solosemiran (Sosialisasi, Lokakarya, Seminardan Sarasehan).
Sekedar diketahui, ditengah program efeiensi ternyata Pemprov Jatim melalui Disperindag Jatim mengalokasikan anggaran perjalanan dinas ke luar negeri tahun 2026 sebesar Rp.2,489 miliar. Padahal sesuai Surat Edaran Gubernur Jatim tentang pelaksanaan fleksibilitas tugas kedinasan bagi ASN di lingkup Pemprov Jatim. Perjalanan dinas dalam negeri dikurangi hingga 50 persen dan perjalanan dinas luar negeri hingga 70 persen.
Disperindag Jatim diketahui menjadwalkan kegiatan misi dagang ke tiga negara, yakni Malaysia, Jepang, dan Hongkong, yang mencakup biaya tiket pesawat pulang-pergi serta kebutuhan perjalanan lainnya. Bahkan pada tanggal 22 – 23 Juli mendatang, Disperindag Jatim siap berangkat lagi ke Hongkong.
Anggota Komisi A DPRD Jatim, Erick Komala juga sempat mengkritisi kegiatan perjalanan dinas luar negeri di Disperindag Jatim untuk mendukung program misi dagang. Mengingat, program tersebut tak sejalan dengan program efesiensi.
“Anggaran perjalanan dinas luar negeri Disperindag tahun 2026 mencapai Rp2,48 miliar. Dengan aturan pengurangan 70 persen, seharusnya yang tersisa sekitar Rp600 juta yang dapat digunakan untuk mendukung misi dagang ke luar negeri,” pungkasnya. Nang
