SURABAYA KANALINDONESIA.COM : Jawa Timur sepertinya harus segera mengambil tindakan yang cepat dan efektif mengantisipasi makin meluas dan bertambahnya kasus HIV/AIDS. Kebijakan yang tidak bisa lagi diremehkan sebab dari
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Sesmendukbangga)/BKKBN menyebut
Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan jumlah kasus baru HIV/AIDS tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2025.
Wakil ketua DPRD Jatim Sri Wahyuni dikonfirmasi kondisi ini mengatakan, yang harus dilakukan Jawa Timur adalah penguatan edukasi dan pencegahan yang terstruktur.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan, edukasi, deteksi dini, dan pengobatan masih perlu diperkuat secara berkelanjutan,” kata Sri Wahyuni, Kamis (11/6/2026).
Politisi Wanita yang akrab disapa Yuni ini mengatakan, HIV/AIDS sudah tidak hanya bisa dilihat dari sisi persoalan kesehatan saja, lebih dari itu ini adalah persoalan sosial dan gaya hidup.
“HIV/AIDS bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga persoalan sosial yang membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, organisasi masyarakat, hingga keluarga,” katanya.
Kareananya harus menguatkan pondasi dasar, yaitu kesadaran bagi masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dini HIV/AIDS.
“Yang terpenting saat ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dini, menghilangkan stigma terhadap Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA), serta memastikan akses layanan kesehatan dan terapi antiretroviral (ARV) tersedia secara merata. Dengan kolaborasi yang kuat, kita berharap angka kasus baru dapat ditekan dan kualitas hidup para penyandang HIV/AIDS semakin baik,” tegasnya.
Politisi Partai Demokrat ini juga membuat kebijakan yang mendorong pemerintah untuk memperkuat dukungan anggaran serta program edukasi yang menyasar kelompok rentan dan usia produktif.
“Perlu penguatan anggaran, program edukasi kesehatan reproduksi, skrining kelompok berisiko, serta dukungan terhadap fasilitas kesehatan agar layanan pencegahan dan penanganan HIV/AIDS semakin efektif,” ujarnya.
wanita asli Bojonegoro ini mengingatkan bahwa investasi dalam program pencegahan dan penanganan HIV/AIDS akan menjadi langkah strategis dalam menjaga kualitas sumber daya manusia di Jawa Timur.
“Ini merupakan investasi penting untuk melindungi generasi produktif dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya
Kabar yang cukup mengejutkan ini sebelumnya disampikan Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Sesmendukbangga)/BKKBN, Budi Setyono, yang mengungkapkan bahwa
sekitar 76 persen kasus HIV nasional terkonsentrasi di 11 provinsi, salah satunya adalah Jawa Timur. Sedang yang lainnya meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Bali, Papua, Papua Tengah, Sulawesi Selatan, Banten, serta Kepulauan Riau.
“Konsetrasi kasus tersebut tidak terlepas dari tingginya urbanisasi, mobilitas penduduk, dan aktivitas ekonomi yang memperbesar interaksi sosial,” ujar Budi.
Berdasarkan data terbaru Kementerian Kesehatan, pada 2025 diperkirakan terdapat sekitar 564 ribu orang hidup dengan HIV (ODHIV) di Indonesia. Namun hingga Maret 2025, baru sekitar 356.638 orang atau 63 persen yang mengetahui status kesehatannya.
Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 67 persen yang menjalani terapi antiretroviral (ARV), sedangkan sekitar 55 persen berhasil mencapai supresi virus. Data ini menunjukkan masih banyak penderita HIV yang belum mendapatkan penanganan optimal dan berpotensi meningkatkan risiko penularan.
Yang menjadi perhatian, sebanyak 74 persen ODHIV yang teridentifikasi berada pada rentang usia 25 hingga 49 tahun. Kelompok ini merupakan usia produktif yang memiliki peran penting dalam aktivitas ekonomi dan pembangunan.
