SURABAYA KANALINDONESIA.COM – Nama AHY terseret dalam polemik dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis. Dari kabar yang berkembang AHY disebut merekomendasikan 2 nama Kolonel untuk bisa dapat jatah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sayangnya Pengurus DPD Partai Demokrat Jawa Timur lebih memilih irit komentar terkait mencuatnya nama Ketua Umumnya yang terseret dalam pusaran kasus (MBG).
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jawa Timur, dr Agung Mulyono, misalnya memilih enggan memberikan tanggapan lebih jauh saat dimintai komentar mengenai isu tersebut.
“Sudah cukup, jangan ditambah, malah gaduh,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi, Rabu (10/6/2026).
Seolah kompak , sikap serupa juga ditunjukkan Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak. Dia menegaskan bahwa Demokrat Jatim berpegang pada pernyataan resmi yang telah disampaikan partai.
“Demokrat Jatim sudah menegaskan pernyataan resmi partai,” tulis Emil sambil merujuk unggahan akun Instagram Demokrat Jatim yang memuat pernyataan resmi DPP Partai Demokrat.
Dalam pernyataan tersebut, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menyampaikan klarifikasi terkait beredarnya daftar nama tokoh dan pejabat yang disebut-sebut pernah meminta jatah titik dapur Program MBG.
Nama AHY menjadi sorotan setelah muncul dalam daftar yang disebut berasal dari pengakuan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) periode 2025-2026, Sony Sonjaya.
Dalam pengajuan dirinya sebagai justice collaborator, Sony dikabarkan akan membuka informasi mengenai lebih dari 20 tokoh dan pejabat yang diduga pernah meminta alokasi titik dapur MBG.
Salah satu informasi yang beredar menyebut AHY menitipkan dua perwira kolonel untuk memperoleh jatah titik dapur dalam program tersebut. Namun hingga kini, belum ada keterangan resmi dari aparat penegak hukum yang menetapkan atau mengaitkan AHY dalam perkara pidana tersebut.
Sementara itu, penyidikan dugaan korupsi Program MBG terus bergulir. Kejaksaan Agung telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus yang diduga terjadi pada periode 2025-2026. Mereka adalah mantan petinggi BGN, yakni Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung.
Di tengah berkembangnya isu tersebut, Demokrat Jawa Timur memilih tidak memperpanjang polemik dan menyerahkan seluruh penjelasan kepada DPP Partai Demokrat serta proses hukum yang sedang berjalan. Nang
