BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Puluhan warga Perumahan Cilame Permai, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat (KBB), menggelar aksi menuntut pengembalian tanah dan bangunan yang saat ini digunakan sebagai TK Negeri Ngamprah. Warga menilai aset tersebut merupakan hak masyarakat yang seharusnya tidak beralih menjadi aset pemerintah daerah.
Dalam aksi tersebut, Selasa (16/6/2026), warga membawa berbagai spanduk tuntutan dan meminta Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, khususnya Dinas Pendidikan, memberikan penjelasan terkait dasar hukum pengelolaan tanah dan bangunan yang sebelumnya dikenal sebagai TK Bina Nusantara.
Tokoh Pemuda Cilame Permai, H. Mochamad Ilyas, menegaskan bahwa lahan sekitar 500 meter persegi yang digunakan sekolah tersebut berasal dari fasilitas yang disediakan pengembang untuk warga perumahan dan penggunaannya telah diatur melalui perjanjian tertulis sejak 8 Agustus 1988.
Menurutnya, dalam perjanjian tersebut Yayasan Pendidikan Nusantara hanya diberikan hak menggunakan tanah dan bangunan selama 25 tahun untuk kegiatan pendidikan. Setelah masa tersebut berakhir, tanah dan bangunan seharusnya dikembalikan kepada warga.
“Namun yang terjadi justru muncul pengelolaan oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat. Inilah yang kami pertanyakan. Kami meminta hak warga dikembalikan sesuai perjanjian awal,” tegas Ilyas.
Warga menyatakan memberikan tenggat waktu 3×24 jam sejak Senin (15/6/2026) kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat untuk hadir langsung ke lokasi TK Negeri Ngamprah dan memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.
“Apabila tidak ada itikad baik dan tidak ada kejelasan, warga akan mengambil langkah lanjutan, termasuk menggembok gerbang sekolah sebagai bentuk protes atas status aset yang masih disengketakan,” ujarnya.
Warga juga menyoroti klaim bahwa TK Negeri Ngamprah merupakan sekolah negeri percontohan milik pemerintah daerah. Menurut mereka, klaim tersebut perlu dijelaskan secara transparan karena warga meyakini tanah tempat bangunan sekolah berdiri merupakan bagian dari hak masyarakat yang hingga kini masih dipersoalkan.
“Kami tidak menolak pendidikan. Namun kami meminta kepastian hukum dan penghormatan terhadap hak-hak warga. Pemerintah harus terbuka dan menjelaskan dasar penguasaan aset tersebut,” tambahnya.
Hingga berita ini ditulis, warga masih menunggu tanggapan resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat terkait tuntutan pengembalian tanah dan bangunan serta penyelesaian polemik yang telah berlangsung cukup lama tersebut.
Warga berharap seluruh pihak, baik pemerintah daerah maupun yayasan yang pernah mengelola sekolah tersebut, dapat duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan secara adil, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Redaksi : Fey
