BANDUNG, KANALINDONESIA.COM: Dugaan praktik jual-beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) kini memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bandung menyatakan akan menindaklanjuti laporan yang disampaikan Barisan Literasi dan Advokasi Daerah Bandung Barat (BALAD KBB) bersama Garda Pelawan Korupsi (GALAKSI) dalam audiensi yang digelar di Baleendah, Rabu (17/6/2026).
Kedatangan kedua organisasi tersebut bukan sekadar menyampaikan aspirasi, melainkan menyerahkan sejumlah bukti awal terkait dugaan praktik transaksional dalam pengisian jabatan eselon III di lingkungan Pemkab Bandung Barat. Mereka mendesak Kejari untuk segera bergerak dan memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk Kepala BKPSDM KBB beserta sejumlah pihak yang disebut menjadi operator lapangan.
Koordinator GALAKSI dan BALAD KBB menyatakan, dugaan praktik jual-beli jabatan ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap sistem merit Aparatur Sipil Negara (ASN) dan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi. Mereka menilai pengisian jabatan yang seharusnya mengedepankan kompetensi dan integritas justru diduga dipengaruhi transaksi serta kepentingan tertentu.
“Birokrasi tidak boleh dikuasai makelar jabatan. Jika benar ada transaksi untuk memperoleh kursi jabatan, maka ini bukan lagi pelanggaran administrasi, tetapi sudah masuk ranah tindak pidana korupsi,” tegas perwakilan BALAD KBB dalam audiensi tersebut.
Dalam laporan yang disampaikan kepada Kejari, BALAD dan GALAKSI mengungkap adanya dugaan keterlibatan sejumlah pihak yang berperan sebagai perantara atau operator dalam proses tersebut. Bahkan, mereka menyebut terdapat dugaan pertemuan tertutup di kawasan Cisarua yang dijadikan tempat pembicaraan terkait pengisian jabatan.
Atas dasar itu, kedua organisasi mendesak Kejari Kabupaten Bandung untuk segera melakukan penyelidikan secara profesional, independen, dan tanpa tebang pilih. Mereka meminta agar seluruh pihak yang diduga mengetahui maupun terlibat dalam perkara tersebut segera dipanggil guna menghindari kemungkinan hilangnya barang bukti maupun upaya mengaburkan fakta.
