BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Sorotan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran di Desa Cikole, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, terus berkembang. Setelah sebelumnya mempertanyakan transparansi sejumlah program yang dibiayai Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PAD), serta berbagai bantuan lainnya, kini muncul laporan baru terkait pelaksanaan program ketahanan pangan tahun 2024.
Sejumlah warga menyampaikan adanya dugaan pengalihan program ketahanan pangan yang semula berasal dari sektor peternakan berupa pengadaan hewan ternak sapi menjadi program pertanian bawang merah yang disebut sebagai “bawang Sumenep”. Informasi tersebut berkembang di tengah masyarakat dan memunculkan berbagai pertanyaan mengenai mekanisme pelaksanaan serta penggunaan anggaran program tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga, pengadaan ternak sapi yang merupakan bagian dari program ketahanan pangan disebut telah dijual dengan nilai sekitar kurang lebih Rp140 juta. Selanjutnya, sebagian dana disebut digunakan untuk program pertanian bawang merah Sumenep dengan nilai sekitar Rp40 juta. Namun, masyarakat mempertanyakan penggunaan sisa anggaran yang hingga kini belum dijelaskan secara terbuka.
“Sapi dijual kurang lebih Rp140 juta, kemudian untuk pertanian bawang Sumenep sekitar Rp40 juta. Yang menjadi pertanyaan masyarakat adalah sisa anggaran tersebut digunakan untuk apa,” ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Warga juga mengungkapkan bahwa program pertanian bawang merah tersebut dibagi ke 10 titik yang tersebar di sejumlah wilayah RW. Namun, tidak semua RW terlibat dalam program tersebut. Pelaksanaan kegiatan melibatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) bersama sejumlah kader PKK.
Selain itu, warga turut menyoroti adanya informasi mengenai keterlibatan salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam program tersebut. Menurut warga, apabila benar terdapat keterlibatan anggota BPD dalam pelaksanaan program desa, hal tersebut perlu mendapat perhatian karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan mengingat fungsi BPD adalah sebagai lembaga pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa.
Di sisi lain, persoalan transparansi anggaran Desa Cikole juga masih menjadi perhatian publik. Sebelumnya, masyarakat mempertanyakan penggunaan anggaran operasional pemerintah desa, rehabilitasi kantor desa, pengadaan website desa, instalasi komunikasi, hingga belanja sarana dan prasarana kantor yang dinilai belum sepenuhnya terbuka kepada masyarakat.
Program ketahanan pangan tahun 2024 sendiri tercatat memiliki anggaran sebesar Rp222,7 juta. Namun, warga mengaku belum memperoleh informasi yang lengkap mengenai rincian pengadaan enam ekor sapi, biaya rehabilitasi kandang, hasil pengelolaan ternak, maupun proses penjualan ternak tersebut.
Masyarakat berharap Pemerintah Desa Cikole dapat memberikan klarifikasi secara terbuka mengenai seluruh pelaksanaan program ketahanan pangan, termasuk proses pengalihan kegiatan, penggunaan anggaran, serta hasil yang telah diperoleh agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.
