Evi menjamin bahwa seluruh data dan informasi mengenai omzet, jumlah tenaga kerja, hingga karakteristik usaha yang dilaporkan masyarakat akan dijaga ketat kerahasiaannya.
BPS bergerak di bawah payung hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Regulasi ini menjamin bahwa data responden dilindungi secara hukum dan tidak akan bocor ke pihak mana pun, termasuk untuk urusan perpajakan maupun kepentingan politik.
Sensus Ekonomi merupakan agenda nasional sepuluh tahunan yang bertujuan untuk memetakan seluruh aktivitas bisnis dan menyusun potret perekonomian daerah yang akurat.
Melalui data yang valid dari SE2026 ini, pemerintah daerah maupun pusat dapat merumuskan kebijakan yang tepat sasaran untuk mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, hingga skala besar, khususnya dalam mendorong kemajuan ekonomi di wilayah Kabupaten Ponorogo.
