BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Tepat hari ini Jumat (19/6/2026) usia ke-19 tahun Kabupaten Bandung Barat (KBB), tokoh pendiri Kabupaten Bandung Barat, Asep Suhardi yang akrab disapa Ado, melontarkan kritik keras terhadap arah pembangunan dan kepemimpinan pemerintahan daerah saat ini.
Menurut Ado, cita-cita besar saat pemekaran Kabupaten Bandung Barat dahulu hingga kini belum sepenuhnya terwujud. Ia menilai kesejahteraan yang diharapkan hadir untuk seluruh masyarakat justru lebih banyak dinikmati oleh kalangan pejabat.
“Kalau saya meminjam istilah Kang Dedi Mulyadi, tidak ada satu pun pejabat yang miskin. Itu saya lihat sendiri sejak awal KBB berdiri sampai sekarang. Para pejabat hidup sejahtera, tetapi pertanyaannya, apakah masyarakat sudah ikut merasakan kesejahteraan itu?” ujar Ado.
Ia mengaku sedih sekaligus prihatin melihat perjalanan Kabupaten Bandung Barat selama hampir dua dekade. Menurutnya, manfaat pemekaran memang ada, namun belum menyentuh masyarakat secara merata.
Ado juga menyoroti kepemimpinan Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, yang dinilai belum menunjukkan ketegasan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik.
Salah satu yang menjadi sorotannya adalah polemik yang menyeret Kepala BKPSDM Kabupaten Bandung Barat, Rega Wiguna. Hingga kini, menurut Ado, persoalan tersebut masih menjadi perbincangan luas tanpa adanya langkah tegas dari kepala daerah.
“Seharusnya Bupati cepat mengambil tindakan agar persoalan tidak menjadi bola liar di tengah masyarakat. Jangan sampai isu berkembang tanpa ada kejelasan penyelesaian. Pemimpin harus hadir dan memberi kepastian,” tegasnya.
Ado juga mengingatkan janji politik Bupati Jeje yang sebelumnya menyatakan komitmennya dalam memberantas korupsi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Masyarakat tentu menunggu pembuktian dari janji tersebut. Jangan sampai janji hanya menjadi slogan, sementara berbagai persoalan justru dibiarkan berlarut-larut,” katanya.
Lebih jauh, Ado menilai banyak persoalan di Kabupaten Bandung Barat yang belum mendapatkan penyelesaian secara serius. Ia mengkritik pola kepemimpinan yang dinilai kurang responsif terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat.
“Jangan menunggu viral baru bekerja. Bupati harus berani turun langsung, melakukan sidak ke setiap OPD, melihat kondisi di lapangan, mendengar keluhan masyarakat dan memastikan birokrasi berjalan dengan baik,” ujarnya.
Menurut Ado, seorang kepala daerah harus memiliki ketegasan, pengalaman serta keberanian mengambil keputusan demi kepentingan masyarakat luas, bukan sekadar mengelola isu yang berkembang.
“Harapan kami sederhana, kesejahteraan jangan hanya berputar di kalangan pejabat. Hasil dari terbentuknya Kabupaten Bandung Barat harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sampai lapisan paling bawah. Itulah cita-cita yang dulu kami perjuangkan saat mendirikan Kabupaten Bandung Barat,” pungkasnya.
Redaksi : Fey
