BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Kabupaten Bandung Barat (KBB) kini telah menginjak usia 19 tahun. Sebuah usia yang seharusnya menjadi simbol kematangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Namun di balik perayaan hari jadi tersebut, masih tersimpan pertanyaan besar yang terus menggema di tengah masyarakat, sejauh mana janji-janji para pemimpin telah diwujudkan menjadi kenyataan?
Harapan besar yang dulu mengiringi lahirnya Kabupaten Bandung Barat melalui perjuangan panjang para tokoh pemekaran, kini dinilai belum sepenuhnya terjawab. Sejumlah tokoh pendiri daerah, termasuk figur senior seperti Asep Ado, mengingatkan bahwa tujuan utama pemekaran bukanlah sekadar membentuk struktur pemerintahan baru, melainkan menghadirkan kesejahteraan dan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.
Dalam perjalanan hampir dua dekade ini, sebagian masyarakat masih merasakan adanya jarak antara janji politik dan realitas di lapangan. Infrastruktur yang belum merata, lapangan pekerjaan yang terbatas, hingga kualitas pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan menjadi pekerjaan rumah yang terus mendapat sorotan.
Masyarakat menilai, setiap momentum pemilihan kepala daerah selalu dipenuhi janji-janji besar. Namun setelah para pemimpin terpilih dan menduduki kursi kekuasaan, tidak sedikit yang dianggap kehilangan kedekatan dengan rakyat.
“Ketika membutuhkan suara rakyat, mereka datang hingga ke pelosok. Tetapi setelah berkuasa, masyarakat justru kesulitan menyampaikan aspirasi dan menagih janji,” ungkap seorang warga yang meminta identitasnya tidak disebutkan.
Kritik tersebut bukan sekadar bentuk kekecewaan, melainkan peringatan agar para pemimpin tidak melupakan hakikat jabatan yang mereka emban. Sebab, pejabat publik pada dasarnya adalah pelayan masyarakat, bukan sebaliknya.
Momentum Hari Jadi ke-19 Kabupaten Bandung Barat seharusnya menjadi ajang refleksi bagi seluruh pemangku kebijakan. Rakyat tidak lagi membutuhkan retorika yang berulang atau pencitraan yang menonjolkan keberhasilan semu. Yang mereka inginkan adalah kerja nyata, kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, serta keberanian menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar yang masih dihadapi daerah.
Jika setelah 19 tahun Kabupaten Bandung Barat masih berkutat pada persoalan yang sama dan janji-janji pembangunan belum sepenuhnya terealisasi, maka kritik dari masyarakat merupakan sesuatu yang wajar. Sebab, pemekaran daerah dahulu diperjuangkan dengan harapan besar, menghadirkan kesejahteraan, pemerataan pembangunan, dan pelayanan yang lebih baik bagi seluruh warga.
Kini, harapan itu masih ada. Namun waktu terus berjalan. Para pemimpin di Bandung Barat dituntut untuk membuktikan bahwa amanah rakyat bukan sekadar slogan politik, melainkan tanggung jawab yang harus diwujudkan melalui kerja nyata. Karena pada akhirnya, sejarah tidak akan mengingat banyaknya janji yang diucapkan, tetapi seberapa besar manfaat yang dirasakan rakyat.
Redaksi : Fey
