BATU, KANALINDONESIA.COM: Polemik pengeboran air bawah tanah (ABT) di Desa Sumberbrantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, yang belakangan memicu pro dan kontra di tengah masyarakat, dinilai perlu disikapi secara objektif dan komprehensif.
Prof. Sukir Maryanto selaku Dekan FMIPA Universitas Brawijaya (UB) mengingatkan agar masyarakat tidak terburu-buru menyalahkan Pemerintah Kota Batu maupun pihak perusahaan sebelum seluruh fakta dan regulasi dipahami secara utuh.
Menurutnya, persoalan pemanfaatan sumber daya alam, termasuk air tanah, merupakan isu yang kompleks karena melibatkan berbagai tingkatan kewenangan pemerintahan serta sejumlah regulasi yang saling berkaitan.
“Jangan kemudian pemerintah daerah atau pihak perusahaan langsung dijadikan pihak yang disalahkan. Kita harus melihat persoalan ini secara menyeluruh, mulai dari regulasi, kewenangan, proses perizinan, hingga dampak sosial yang muncul di masyarakat,” ujarnya, Senin (22/06).
Ia menjelaskan, berdasarkan regulasi yang berlaku saat ini, kewenangan terkait perizinan pemanfaatan air tanah tidak berada di pemerintah kabupaten maupun kota.
Sebagian besar kewenangan tersebut berada di pemerintah provinsi dan pemerintah pusat melalui instansi terkait.
Akibatnya, pemerintah daerah sering kali berada pada posisi yang sulit. Di satu sisi harus menerima aspirasi dan keluhan masyarakat, namun di sisi lain tidak memiliki kewenangan penuh terhadap proses penerbitan izin.
“Pemda sering menjadi pihak yang berhadapan langsung dengan masyarakat ketika muncul konflik. Padahal kewenangan perizinan bukan berada di tingkat kota atau kabupaten. Karena itu tidak tepat jika seluruh tanggung jawab diarahkan kepada pemerintah daerah,” katanya.
Di sisi lain, akademisi juga meminta masyarakat untuk tidak langsung memberikan penilaian negatif kepada perusahaan yang melakukan kegiatan pengeboran.
Menurutnya, selama proses yang dilakukan masih mengikuti mekanisme dan perizinan yang ditetapkan pemerintah, maka persoalan tersebut perlu dikaji berdasarkan data dan fakta yang ada.
“Kalau perusahaan menjalankan kegiatan berdasarkan izin yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, tentu harus dilihat secara objektif. Jangan sampai muncul penghakiman sebelum ada kajian yang jelas mengenai dampaknya,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa setiap kekhawatiran masyarakat terkait potensi dampak lingkungan tetap harus dihormati dan menjadi perhatian bersama. Namun penyelesaiannya harus dilakukan melalui dialog, kajian ilmiah, dan keterbukaan informasi dari seluruh pihak yang terlibat.
Menurutnya, pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, media massa, serta organisasi masyarakat sipil menjadi langkah yang paling tepat untuk menghindari konflik berkepanjangan.
“Semua pihak harus duduk bersama. Masyarakat perlu mendapatkan penjelasan yang utuh, perusahaan juga perlu menyampaikan informasi secara terbuka, dan pemerintah harus memfasilitasi komunikasi. Dengan begitu tidak ada pihak yang merasa dirugikan,” ujarnya.
Akademisi UB tersebut juga menekankan pentingnya evaluasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam agar daerah yang terdampak tetap mendapatkan manfaat yang seimbang dengan potensi risiko yang muncul.
“Yang diperlukan saat ini bukan mencari siapa yang salah, tetapi mencari solusi bersama. Jangan langsung menyalahkan pemerintah daerah maupun perusahaan. Persoalan sumber daya alam seperti ini harus diselesaikan dengan dialog, data ilmiah, dan keterlibatan seluruh stakeholder,” pungkasnya.(Bowo)
