SURABAYA KANALINDONESIA.COM – Komisi C akhirnya merekomendasikan agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Jamkrida Jatim (Perseroda) ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda). Rekomedasi layak ditetapkan menjadi Perda ini, setelah Komisi C dan pihak eksekutif dan manajemen perusahaan melakukan pembahasan secara konferehensif dari aspek hukum, tata kelola, hingga manfaat ekonominya bagi masyarakat Jawa Timur
Keputusan yang dibacakan oleh juru Hermin ini, dalam sidang paripurna DPRD Jatim ini menilai tambahan modal dari Pemprov Jatim menjadi langkah strategis untuk memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, penyertaan modal daerah bukan sekadar suntikan dana kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), melainkan instrumen untuk memperkuat peran PT Jamkrida Jatim dalam menjamin akses pembiayaan produktif bagi masyarakat dan pelaku UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
“Raperda ini memiliki tujuan strategis untuk memperkuat struktur permodalan, meningkatkan daya saing perusahaan, memperluas akses keuangan masyarakat, serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan PAD,” ujar Hermin, Senin (22/6/2026).
Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa modal dasar PT Jamkrida Jatim ditetapkan sebesar Rp600 miliar. Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyetor modal sebesar Rp179,5 miliar.
Selanjutnya, Pemprov Jatim berencana menambah penyertaan modal sebesar Rp100 miliar secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah dan kinerja perusahaan.
Komisi C menegaskan, tambahan modal tersebut tidak akan dilakukan secara sembarangan. Sebelum direalisasikan, pemerintah daerah wajib melakukan analisis kelayakan, analisis portofolio, analisis risiko, serta memastikan tersusunnya rencana bisnis yang komprehensif.
Sementara itu Ketua Komisi C Adam Rusydi mengatakan, Komsinya tidak Bernai memberi rekomendasi sesuai permintaan yaitu 300 miliar, karena beralasan menyesuaikan dengan kemampuan daerah Jatim saat ini.
“Kami khawatir jika direkomendasikan diangka 300 miliar, nasibnya sama seperti perda BPR yang harus selesai tahun 2029, saat dimintakan fasilitasi ke Kemendagri. Kita kan gak tahu kondisi fiskal kita seperti apa.,” jelas Politiisi Golkar ini.
Adam mengatakan semuanya serba menanti kondisi keuangan saat ini, termasuk apakah akan dimasukkan di P-APBD 2026, atau pada APBD murni 2027.
“Kita tunggu Biro Perekonomian, mau dianggarkan kapan. Apalagi yang BPR juga belum dianggarkan juga,” pungkas politisi yang layak jadi Calon Bupati Sidoarjo ini. Nang
