PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah permasalahan signifikan terkait anggaran dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan pembahasan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Ponorogo, ditemukan adanya kelebihan pembayaran yang nilainya mencapai miliaran rupiah pada beberapa proyek infrastruktur strategis.
Berikut adalah rincian kelebihan pembayaran dan temuan anggaran yang menjadi sorotan utama Rincian Temuan Anggaran dan Kelebihan Bayar
- Proyek Monumen dan Museum Reog Ponorogo
Temuan pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga (Disbudparpora) menunjukkan adanya kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume pembesian dan ketidakwajaran harga pekerjaan patung.
Nilai Kelebihan Bayar: Rp2.560.456.172,36 (Dua miliar lima ratus enam puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus tujuh puluh dua koma tiga enam rupiah).
Ditemukan juga indikasi ketidaksesuaian kualitas pekerjaan beton struktur pada proyek tahun jamak tersebut.
- Paket Pekerjaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Temuan pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) menunjukkan adanya kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis atas 84 paket pekerjaan konstruksi.
Nilai Kelebihan Bayar: Rp3.172.435.614,67 (Tiga miliar seratus tujuh puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus empat belas koma enam tujuh rupiah).
- Kesalahan Penganggaran di 26 Perangkat Daerah
Selain kelebihan bayar pada proyek fisik, BPK juga menemukan kesalahan penganggaran atas realisasi belanja barang/jasa serta belanja modal di 26 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan total mencapai Rp10.606.275.368,00. Rinciannya meliputi:
Belanja Barang dan Jasa: Rp8.143.015.654,00.
Belanja Modal: Rp2.463.259.714,00.
Pernyataan Ketua DPRD Ponorogo
Menanggapi hasil temuan BPK tersebut, Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, menegaskan pentingnya langkah tindak lanjut melalui Pansus DPRD demi memperbaiki tata kelola pemerintahan dan mengembalikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sempat lepas.
“Ketika LHP atau hasil pemeriksaan BPK RI itu penilaiannya Wajar Dengan Pengecualian (WDP), ini perlu ada tindak lanjut rapat Pansus di tingkat DPRD dalam rangka menanyakan atau mengklarifikasi atau meneruskan apa tindak lanjut dari rekomendasi itu agar supaya lekas dilaksanakan,” ujar Dwi Agus Prayitno.
Dwi Agus juga menambahkan bahwa rekomendasi utama yang diberikan adalah melakukan perbaikan pada sektor tata kelola serta mengupayakan pengembalian dana atas kelebihan bayar tersebut.
Rekomendasi DPRD untuk Pemkab Ponorogo
Atas rentetan temuan tersebut, DPRD Kabupaten Ponorogo secara resmi mendorong Plt Bupati Ponorogo untuk segera mengambil langkah tegas, di antaranya:
- Penyetoran Kembali ke Kas Daerah: Memerintahkan Kepala Disbudparpora dan Kepala Dinas PUPKP untuk memproses pengembalian kelebihan pembayaran dari pihak penyedia jasa dan menyetorkannya kembali ke Kas Daerah.
- Pembentukan Tim Teknis Terpadu: Membentuk tim khusus untuk memantau perbaikan struktur bangunan Monumen dan Museum Reog Ponorogo serta mengurus dokumen perizinan yang belum memadai (seperti PBG dan persetujuan lingkungan).
- Optimalisasi Fungsi Inspektorat: Memperkuat fungsi pengawasan Inspektorat sebagai sistem peringatan dini (early warning system) sejak tahap perencanaan anggaran agar kesalahan serupa tidak terulang di masa mendatang.
