GRESIK, KANALINDONESIA.COM : Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Gresik dari Fraksi PKB, Pondra Priyo Utomo, menggelar kegiatan reses masa persidangan III tahun sidang II Tahun 2026 dengan menyerap aspirasi masyarakat Kecamatan Menganti. Kegiatan berlangsung di Cafe New Kampret, Desa Hulaan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Sabtu (27/6/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Pondra mengundang Kepala Seksi (Kasi) Pembangunan Desa se-Kecamatan Menganti, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perwakilan Komunitas Facebook Info Seputar Menganti (ISM). Kehadiran berbagai unsur tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran nyata terkait kebutuhan pembangunan di wilayah masing-masing.
Dalam sambutannya, Pondra menjelaskan bahwa reses merupakan kewajiban anggota DPRD untuk menjaring dan menampung aspirasi masyarakat sebagai bahan penyusunan program pembangunan daerah.
Ia meminta seluruh peserta mengisi formulir usulan secara lengkap, mulai dari nama, alamat, RT/RW, desa hingga jenis kebutuhan yang diusulkan. Menurutnya, kelengkapan data sangat penting agar setiap aspirasi dapat terdokumentasi dan menjadi dasar penyusunan program pemerintah.
“Semua usulan yang masuk akan menjadi dokumen penting dalam proses perencanaan pembangunan Kabupaten Gresik. Karena itu kami berharap seluruh peserta mengisi data secara lengkap agar kebutuhan masyarakat benar-benar terpotret,” ujar Pondra.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Gresik pada tahun anggaran 2027 akan memprioritaskan sejumlah program pembangunan, di antaranya peningkatan jalan poros desa, perbaikan sarana pendidikan, penanganan lingkungan dan limbah, serta program prioritas lainnya. Menurutnya, fokus pembangunan dilakukan agar hasilnya lebih maksimal meski masih banyak kebutuhan masyarakat yang belum dapat diakomodasi secara keseluruhan.
Dalam sesi dialog, warga melalui perwakilan perangkat Desa Putat, Susilo, menyampaikan sejumlah persoalan yang masih dihadapi masyarakat. Salah satunya banyaknya box culvert drainase di sepanjang jalan yang belum ditutup sehingga membahayakan pengguna jalan.
Selain itu, warga juga mengeluhkan persoalan penanganan sampah yang dinilai belum optimal dan masih sering terjadi penumpukan di sejumlah titik.
Menanggapi hal tersebut, Pondra mengatakan Pemerintah Kabupaten Gresik telah merencanakan penambahan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Desa Belahanrejo sebagai upaya meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah di wilayah Menganti.
Ia mengakui, realisasi sejumlah program masih terkendala efisiensi anggaran dan penyesuaian mekanisme perencanaan pembangunan yang kini harus berjalan sesuai aturan.
“Pemerintah Kabupaten Gresik pada tahun 2027 juga akan menambah armada pengangkut sampah serta mengoptimalkan pengelolaan TPST yang ada. Mudah-mudahan persoalan penumpukan sampah dapat teratasi secara bertahap,” jelasnya.
Terkait keluhan box culvert yang belum tertutup, Pondra meminta masyarakat menyampaikan titik lokasi secara rinci agar dapat segera ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan DPRD bersama instansi terkait.
“Soal penanganan banjir di wilayah Menganti Pemerintah Kabupaten Gresik akan membuat kolam retensi di Balongpanggang, kemarin ada wacana pembuatan kolam retensi di Desa Cermenlerek, namun terkendala Lahan Sawah Dilindungi (LSD),” jawab Pondra.
Ia berharap seluruh aspirasi masyarakat yang dihimpun dalam kegiatan reses tersebut dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kecamatan Menganti.
