Oleh: W. Arso, S.I.Kom
Penulis adalah Ketua PWI Ponorogo, Pengurus Forum Pemred SMSI Jawa Timur, Wartawan dengan Sertifikat UKW Utama
OPINI, KANALINDONESIA.COM: Ketika anggaran daerah seharusnya menjadi instrumen kesejahteraan rakyat, tata kelola belanja publik di Kabupaten Ponorogo justru kerap memicu tanda tanya besar. Salah satu yang paling menyita perhatian ruang publik hari ini adalah polemik alokasi tunjangan perumahan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Di tengah situasi ekonomi yang menuntut efisiensi, besaran hak keuangan yang mengalir ke meja para wakil rakyat ini dinilai memicu benturan moral dengan realita sosial di akar rumput.
Persoalannya bukan sekadar pada boleh atau tidaknya tunjangan itu diberikan, melainkan pada asas kepatutan dan transparansi metodologi penentuannya. Mengapa angka yang direkomendasikan oleh tim penilai (appraisal) bisa berada jauh di atas rata-rata harga pasar lokal? Di sinilah publik berhak menuntut akuntabilitas, agar sebuah kebijakan tidak terkesan sebagai bentuk legalisasi anggaran yang dipaksakan.
Jika ditelusuri dari payung hukumnya, hak keuangan legislatif ini bersandar pada Peraturan Bupati (Perbup) Ponorogo Nomor 141 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perbup Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota DPRD. Berdasarkan dokumen tersebut, klaster tunjangan perumahan didefinisikan dengan angka yang cukup mencengangkan untuk ukuran wilayah Ponorogo, dimana Ketua DPRD kisaran Rp24 juta per bulan; Wakil Ketua DPRD kisaran Rp18 juta per bulan dan anggota DPRD kisaran Rp12 juta per bulan.
Secara matematis, tunjangan seorang Anggota DPRD mencapai Rp144 juta per tahun, sementara posisi Ketua menyentuh angka hampir Rp288 juta per tahun. Di sinilah logika publik mulai terusik. Standar properti macam apa di Ponorogo yang menyentuh nilai sewa setinggi itu?
Ketimpangan ini memicu desakan agar dokumen kajian operasional tim appraisal dibuka secara benderang. Tanpa transparansi metode survei, wajar jika masyarakat berasumsi bahwa legitimasi tim ahli hanya dijadikan stempel formalitas demi memuluskan angka yang sudah disepakati sepihak.
Publik mempertanyakan dugaan adanya skema di mana beban pajak personal para pejabat legislatif tersebut justru dialihkan penyelesaiannya kepada APBD melalu skema pelaporan tertentu. Jika sistem pelaporan tersebut dirancang sedemikian rupa agar seolah-olah dipotong dari kantong pribadi padahal sejatinya dibiayai negara, maka di sinilah letak kontradiksi terbesar. Keringat rakyat kecil yang dikumpulkan lewat pajak idealnya kembali untuk pembangunan, bukan untuk meringankan beban finansial pribadi para pejabat yang sudah bergelimang fasilitas kedinasan.
Anatomi anggaran ini terasa kian menyakitkan jika kita melihat agresivitas pemda dalam menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di satu sisi, para pedagang kaki lima, pelaku UMKM, dan masyarakat kecil di Ponorogo terus didorong bahkan di bawah bayang-bayang sanksi untuk patuh membayar pajak demi mengisi kas daerah.
Namun di sisi lain, muncul pertanyaan mendasar mengenai beban Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) atas tunjangan mewah para pejabat tersebut. Jika benar beban pajak personal itu justru dialihkan kembali ke APBD melalui mekanisme pelaporan keuangan tertentu, maka di sinilah letak ironi terbesar: uang dari keringat rakyat kecil diduga digunakan untuk membayari kewajiban pajak para elite yang sudah bergelimang fasilitas.
