PAMEKASAN, KANALINDONESIA.COM: Gelombang kekhawatiran melanda ribuan relawan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pamekasan. Didorong rasa cemas akan kelanjutan nasib program dan adanya ancaman PHK massal, sekitar 6.700 massa yang mayoritas terdiri dari relawan SPP dan kelompok tani nekat menggeruduk Kantor DPRD Pamekasan pada Rabu (1/7/2026).
Aksi massa ini dipicu oleh santernya rumor mengenai penghentian program serta rencana pembatasan jumlah dapur MBG di wilayah tersebut.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Herul Kalam, menegaskan bahwa pergerakan ini murni aspirasi arus bawah tanpa ada tunggangan politik maupun fasilitas dari pihak mitra.
“Kami sangat khawatir dengan framing negatif yang beredar. Masyarakat awam telanjur mendengar kabar bahwa MBG akan disetop dan relawan bakal jadi pengangguran,” ungkap Herul di sela-sela aksi.
Selain menuntut kepastian program, massa juga menumpahkan kekesalan mereka terhadap manajemen internal MBG. Herul menilai Koordinator Wilayah (Korwil) MBG saat ini tidak memiliki kompetensi yang mumpuni, terutama dalam hal koordinasi. Dampaknya, para relawan kerap diabaikan dan tidak dilibatkan dalam pembahasan-pembahasan krusial.
Padahal, saat ini sudah berdiri 128 dapur MBG di Pamekasan. Namun, munculnya kebijakan baru terkait pembatasan jumlah dapur yang simpang siur justru memicu kegaduhan di tingkat bawah.
Ribuan relawan, Wakil Bupati Pamekasan, H. Sukriyanto, langsung turun menemui massa. Selaku Ketua Satgas Kabupaten Pamekasan, ia menyatakan komitmen penuh pemerintah daerah untuk mengawal program MBG agar tetap berjalan.
Meski mendukung relawan, Sukriyanto juga memberikan catatan kritis terkait kualitas pelayanan dan standardisasi menu yang dinilai belum optimal.
“Pemerintah siap mendukung program MBG. Tapi agar tidak saling mengecewakan, pelayanan dan menu harus diperbaiki. Kalau kelalaian (kualitas menu) terjadi beberapa kali dan tidak dilaporkan, itu bukan lagi lalai, tapi sengaja,” tegas Wabup.
Terkait isu penciutan jumlah dapur menjadi hanya 6 unit per kecamatan, Sukriyanto secara gamblang menyatakan penolakannya. Menurutnya, kebijakan tersebut hanya akan merugikan para relawan yang telah mendedikasikan waktunya.
“Kalau dikurangi, kasihan relawan. Kami kurang menyetujui adanya pengurangan tersebut,” imbuhnya.
Guna menyelesaikan benang kusut ini, Wabup mengaku telah melakukan koordinasi langsung dengan Korwil MBG, Mas Haryanto. Ia menginstruksikan agar segala urusan perizinan dan kebutuhan teknis lainnya segera disosialisasikan secara transparan kepada seluruh mitra di tingkat bawah agar tidak ada lagi miskomunikasi yang memicu keresahan.
