PAMEKASAN, KANALINDONESIA.COM:
Forum Mahasiswa Pantura (FORMATUR) kembali mendatangi gedung DPRD Kabupaten Pamekasan, Senin (6/7/2026), untuk mendesak Pemkab Pamekasan segera melakukan rotasi dan mutasi jabatan secara serentak. Aksi ini dipicu oleh menguatnya isu jual beli jabatan yang menjadi keresahan publik belakangan ini.
Audiensi yang berlangsung di Komisi II DPRD Pamekasan ini merupakan tindak lanjut dari aksi demonstrasi yang digelar sepekan lalu. Massa mendesak agar kekosongan jabatan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera diisi guna memastikan roda pemerintahan berjalan maksimal.
Koordinator Lapangan FORMATUR, Hendra, menegaskan bahwa rotasi dan mutasi jabatan harus dilakukan secara menyeluruh dan serentak di bulan Juli 2026.
“Kami menuntut mutasi dilakukan serentak, tidak hanya kepala sekolah, tapi juga kepala dinas, direktur rumah sakit, hingga 12 kepala Puskesmas. Ini wajib dituntaskan bulan Juli ini,” ujar Hendra tegas usai pertemuan.
Lebih lanjut, Hendra menyatakan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk pengawasan terhadap dugaan praktik transaksional dalam pengisian jabatan. “Kami akan terus mendesak pemerintah untuk memberikan transparansi dan menjawab apakah isu jual beli jabatan itu nyata atau hanya sekadar rumor,” tambahnya. Ia memastikan, jika tuntutan ini tidak dipenuhi, pihaknya akan kembali turun ke jalan dalam aksi jilid dua.
Menanggapi tekanan massa, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Pamekasan menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk segera mengisi kekosongan jabatan.
“Kita selesaikan. Jabatan yang kosong akan kita isi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, yakni bulan Juli ini, sudah bisa kita laksanakan,” ujar Sekda.
Menjawab isu miring terkait jual beli jabatan, Sekda memastikan bahwa proses pengisian jabatan eselon II, III, dan IV akan dilakukan secara profesional dengan mengedepankan aspek bakat dan kompetensi.
Ketua Komisi II DPRD Pamekasan, M. Lutfi, mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengawal janji pemerintah tersebut. Sebagai langkah nyata, Komisi II telah menjadwalkan rapat dengar pendapat (RDP) lanjutan pada Rabu, 8 Juli 2026.
“Pada 8 Juli besok, kami akan menagih kepastian. Jika BKPSDM belum memberikan kejelasan, kami akan mendesak agar rekomendasi segera dikeluarkan,” tegas Lutfi.
Lutfi mengakui bahwa tuntutan mahasiswa merupakan representasi dari kegelisahan masyarakat Pamekasan terhadap lambannya pengisian jabatan yang berdampak pada kualitas pelayanan publik.
“Ini adalah aspirasi masyarakat yang belum terjawab. Kami akan pastikan proses ini berjalan sesuai prosedur dan transparan,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, publik menanti realisasi janji pemerintah terkait mutasi serentak tersebut guna meminimalisir spekulasi negatif mengenai praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pamekasan.
