SURABAYA, KANALINDONESIA.COM: Sengketa pertanahan kembali bergulir di Kota Pahlawan. Seorang warga Surabaya, Frengky Abrahams, menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, terkait penerbitan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 16/Lidah Kulon atas nama Pemerintah Republik Indonesia.
Melalui kuasa hukumnya dari AMS Law Firm, Frengky meminta majelis hakim membatalkan sertifikat hak pakai seluas 5.017 meter persegi yang diterbitkan pada 9 Oktober 2019.
Ia menilai penerbitan sertifikat tersebut diduga memasukkan sebagian tanah miliknya sekitar 400 meter persegi, ke dalam bidang tanah yang tercatat sebagai aset negara.
Menurut penggugat, dirinya memiliki tanah seluas 1.860 meter persegi di kawasan Lidah Kulon, yang diperoleh melalui transaksi jual beli pada 1997. Kepemilikan tersebut, kata dia, juga diperkuat oleh putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap.
Persoalan baru diketahui saat dilakukan pemeriksaan setempat dalam perkara lain di PTUN Surabaya pada November 2025. Dari hasil pemeriksaan lapangan, penggugat menduga sebagian lahan yang selama ini dikuasainya, masuk dalam bidang tanah yang telah bersertifikat atas nama pemerintah.
Selain mempersoalkan dugaan tumpang tindih lahan, Frengky juga menyoroti proses administrasi penerbitan sertifikat. Ia mengklaim tidak pernah dimintai persetujuan ataupun tanda tangan sebagai pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan objek yang disertifikatkan.
Penggugat menilai penerbitan sertifikat tersebut tidak memenuhi prinsip kehati-hatian dan diduga bertentangan dengan sejumlah ketentuan dalam peraturan pendaftaran tanah.
Sebelum menggugat ke PTUN, Frengky mengaku telah mengajukan keberatan ke Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, banding administratif ke Kantor Wilayah ATR/BPN Jawa Timur, hingga menyampaikan pengaduan ke Kementerian ATR/BPN. Namun, upaya tersebut disebut belum menghasilkan penyelesaian.
Pada Senin (6/7/2026), PTUN Surabaya kembali menggelar pemeriksaan setempat untuk melihat langsung lokasi objek sengketa.
Hasil pemeriksaan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas kepada majelis hakim dalam perkara Nomor 41/G/2026/PTUN.SBY.
Selain gugatan di PTUN, Frengky juga mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Universitas Negeri Surabaya (Unesa), PT Sport Java Centre, serta Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I.
Gugatan tersebut telah terdaftar dengan nomor perkara 727/Pdt.G/2026/PN Sby pada 30 Juni 2026.
Hingga kini, pihak Kantor Pertanahan Kota Surabaya I maupun pihak terkait lainnya belum memberikan keterangan resmi. Seluruh dalil yang diajukan penggugat masih menunggu pembuktian dalam proses persidangan yang sedang berlangsung. ANto
