SIDOARJO, KANALINDONESIA.COM : Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, S.AP., mengajak masyarakat mengubah cara pandang terhadap sampah dengan menjadikannya sebagai sumber nilai ekonomi melalui pengelolaan yang baik.
Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri Sarasehan Antar Penggiat Lingkungan se-Kabupaten Sidoarjo dalam rangka peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 di Perumahan Taman Surya Kencana Sentra, Jalan Utama RW 06, Desa Grogol, Kecamatan Tulangan, Minggu (12/7/2026).
Kegiatan itu turut dihadiri Camat Tulangan Moch. Andi Sulistiono, S.STP., M.Si., unsur TNI-Polri, pegiat lingkungan, pengelola bank sampah, kader lingkungan, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), serta perwakilan komunitas lingkungan dari berbagai wilayah di Kabupaten Sidoarjo.
Dalam sambutannya, Mimik mengapresiasi peran para pegiat lingkungan yang selama ini aktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan mengelola sampah secara mandiri. Menurutnya, persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama yang harus dimulai dari lingkungan keluarga melalui kebiasaan memilah sampah organik dan anorganik sejak dari rumah.
“Jangan melihat sampah sebagai beban, tetapi jadikan sebagai peluang. Bila dikelola dengan baik, sampah mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan,” ujarnya.
Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan terus memperkuat gerakan pelestarian lingkungan, termasuk mendukung keberadaan bank sampah sebagai mitra strategis dalam mengurangi timbunan sampah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui konsep ekonomi sirkular.
Sementara itu, Ketua Paguyuban Bank Sampah Srikandi Lingkungan Kabupaten Sidoarjo, Mailiya Hurmatud Diyanah atau Ibu Ana, mengapresiasi perhatian pemerintah daerah terhadap para pegiat lingkungan.
‘Dukungan pemerintah menjadi motivasi bagi masyarakat untuk terus mengembangkan pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan,” kata dia.
Dalam kesempatan tersebut, Ibu Ana menyampaikan sejumlah usulan, di antaranya pembinaan berkelanjutan bagi seluruh bank sampah, pendataan yang terstruktur, serta pemberian legalitas melalui Surat Keputusan (SK), minimal dari pemerintah desa.
Ia juga mengungkapkan masih terdapat sejumlah bank sampah yang berhenti beroperasi akibat minimnya dukungan di tingkat desa dan adanya anggapan tumpang tindih dengan keberadaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Karena itu, ia berharap pemerintah melakukan pendataan secara berjenjang mulai tingkat kecamatan, desa, hingga RT/RW sebagai dasar penyusunan program pembinaan.
