foto : DokHumas Setwan DPRD Jatim
SURABAYA KANALINDONESIA.COM – Fraksi Partai Demokrat menyatakan menerima Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 menjadi Raperda.
Juru bicara Fraksi Partai Demokrat Muhammad Arbayanto mengatakan bahwa setelah menelaah dan mendalami hasil Laporan Banggar terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025, Fraksinya menilai Raperda tersebut layak diterima menjadi Raperda. Hal ini juga sudah dibuktikan dengan Hasil Audit BPK yang memberikan Opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Fraksi Partai Demokrat dapat menerima Raperada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 menjadi Perda,” kata Politisi yang akrab disapa Arbak ini, Selasa (14/7/2026).
Keputusan Fraksi Partai Demokrat ini kata Arbayanto, didasarkan pada telaah atas laporkan Banggar terkait Raperada ini
“Berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025, dapat ditegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,”
Fraksi Partai Demokrat, kata Arbayanto menyebut Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 ini dinilai mutlak bertumpu pada manajemen keuangan yang transparan, akuntabel, terbuka, dan memenuhi kebutuhan publik.
Sejumlah catatan juga disampaikan oleh Fraksi Demokrat, mulai dari soal pendapat dan juga pembelanjaan anggaran yang diharapkan bisa lebih berpihak pada rakyat , sesuai Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim. Selain itu terkait kinerja OPD maupun BUMD yang kurang mampu memfungsikan anggaran dan terhadap OPD-BUMD. Fraksi Demokrat meminta Gubeneib menerapkan mekanisme semacam reward and punishment birokratik terhadap OPD-OPD
dan BUMD-BUMD dimaksud.
“Sudah waktunya ada penghargaan sekaligus punishment bagi yang sukses memenuhi bahkan melewati target, dan BUMD yang dianggap gagal,” kata Politisi asli Malang ini.
Fraksi Demokrat juga mengingatkan Gubernur agar memberikan indikator yang representatif tentang keberhasilan dan kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 terutama yang menjadi catatan BPK-RI.
“Kami berharap Gubernur dan Wakil Gubernur memberikan indikator tentang keberhasilan dan kendala-kedala sesuai catatan BPK RI, guna mengantisipasi penyelesaiannya tahun 2026, khususnya untuk menjalankan catatan BPK-RI,” lanjut Arbak yang juga mantan Anggota KPU Jatim ini.
Terkait adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar 3 triliun 383 milyar 253 juta 898
ribu 581 rupiah 76 sen, Fraksi Partai Demokrat mengaku dapat memahami namun upaya peningkatan SILPA Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan upaya penetapan target penurunan rasio SiLPA secara terukur dalam P-APBD 2026. SiLPA Rp. 3,38 triliun. Maka dibutuhkan acuan jelas berapa harusnya besaran SILPA , bukan pada indikasi angka yang menurun.
“Meski sudah menurun dibandingkan Tahun 2024 yang mencapai Rp.
4,70 triliun masih termasuk kategori tinggi karena berada di atas10 persen dari realisasi belanja. Oleh karena itu, Badan Anggaran merekomendasikan dalam pembahasan P-APBD 2026 nantinya
dapat disepakati kebijakan yang mengatur target rasio SiLPA akhir tahun. Hal ini khususnya untuk dapat menjadi alat evaluasi indikator kinerja fiskal, bukan sekadar berdasarkan penurunan
nominal dari tahun ke tahun,” pungkasnya. Nang
