PONOROGO, KANALINDONESIA.COM – Kejari Ponorogo periksa 3 anggota DPRD aktif dalam lanjutan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) tunjangan perumahan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo. Tiga legislator yang memenuhi panggilan penyidik pada Rabu (15/7/2026) tersebut adalah Sukirno, Agus Mustofa Latif, dan Isnaeni.
Ketiganya tiba di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo sekitar pukul 09.30 WIB untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya Kejari Ponorogo mengungkap dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD yang kini memasuki tahap akhir penyidikan.
Kuasa hukum salah satu anggota DPRD aktif, Ardian Fahmi, mengatakan kehadiran kliennya merupakan bentuk kepatuhan terhadap proses hukum yang sedang berjalan.
“Betul, pendamping PH-nya saya. Hari ini klien kami ditanya terkait proses lahirnya tunjangan perumahan, kemudian ditanya berapa yang diterima setiap bulannya. Ya cukup putaran itu saja,” ujar Ardian.
Ia menjelaskan, dari tiga anggota DPRD yang diperiksa, terdiri atas satu anggota Badan Anggaran (Banggar) dan dua anggota DPRD lainnya.
“Yang untuk hari ini, yang dipanggil itu ada satu Banggar dan anggota dua,” katanya.
Ardian juga menyebut klien yang didampinginya menerima tunjangan perumahan sekitar Rp12 juta per bulan.
Saat ditanya mengenai pemotongan pajak, Ardian menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan PPh Pasal 21, pemotongan seharusnya dilakukan secara otomatis oleh pihak yang membayarkan penghasilan.
“Kalau klien saya yang hari ini tidak tahu, karena gaji itu langsung menjadi satu, mulai dari gaji pokok hingga tunjangan. Semuanya diterima secara utuh setiap bulan,” tegasnya.
Hingga saat ini, Kejari Ponorogo telah memeriksa 61 saksi dalam kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Ponorogo.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ponorogo, Zulmar Adhy Surya, mengatakan pemeriksaan dilakukan terhadap berbagai pihak, baik anggota DPRD yang masih aktif maupun mantan anggota DPRD.
“Untuk DPRD yang aktif itu sudah 18, ditambah tiga yang hari ini. Kemudian yang tidak aktif sekitar tujuh orang saksi. Keterangan dari mereka diperlukan untuk memperjelas dugaan tindak pidana korupsi dalam tunjangan perumahan ini,” ujar Zulmar.
Menurutnya, pemeriksaan para saksi menjadi bagian penting dalam melengkapi alat bukti sebelum penyidik menentukan langkah hukum berikutnya.
Selain memeriksa saksi, Kejari Ponorogo juga berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPI).
Koordinasi tersebut dilakukan untuk melaksanakan audit dan verifikasi terhadap proses appraisal yang dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo. Hasil audit akan menjadi dasar dalam menghitung nilai riil kerugian keuangan negara akibat dugaan perbuatan melawan hukum (PMH) dalam perkara ini.
Zulmar Adhy Surya memastikan penanganan perkara dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Ponorogo kini memasuki tahap akhir.
Setelah hasil audit dan verifikasi dari BPKP serta MAPI diterima, penyidik akan menggelar ekspose perkara secara internal sebelum berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur.
Tahapan tersebut akan menjadi dasar bagi Kejari Ponorogo untuk menentukan langkah hukum selanjutnya, termasuk kemungkinan penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo.
