PAMEKASAN, KANALINDONESIA.COM:
Forum Masyarakat Transparansi dan Aspirasi Reformasi (FORMATUR) kembali menggelar aksi unjuk rasa bertajuk “Juli Reformasi Jilid III” di depan Kantor Bupati Pamekasan, Kamis (16/7/2026). Dalam aksi tersebut, massa mendesak Pemerintah Kabupaten Pamekasan segera melakukan pengisian jabatan definitif sebelum akhir Juli 2026.
Massa yang berjumlah puluhan orang tersebut membawa sejumlah atribut, termasuk spanduk bertuliskan “Mutasi-Rotasi Demi Pelayanan Maksimal” dan “Stop Titipan Jabatan”. Mereka ditemui langsung oleh Bupati Pamekasan, KH. Kholilurrahman, didampingi Wakil Bupati H. Sukriyanto, Sekretaris Daerah Taufikurrahman, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Koordinator FORMATUR, Hendra, secara simbolis menyerahkan dokumen bertajuk “Surat Dakwaan Rakyat”. Dokumen tersebut memuat keresahan masyarakat atas kekosongan jabatan definitif yang dinilai terlalu lama.
“Setelah dua aksi sebelumnya tidak mendapatkan respon konkret, kami hari ini membawa Surat Dakwaan Rakyat atas dugaan kelalaian dan sabotase birokrasi yang terjadi selama satu tahun lima bulan terakhir,” ujar Hendra di hadapan Bupati.
Dalam surat tersebut, FORMATUR membeberkan tiga poin dakwaan utama:
Merujuk pada SE BKN No. 1/2021, masa jabatan Pelaksana Tugas (Plt) maksimal adalah 6 bulan. Penggunaan Plt selama 1 tahun 5 bulan dinilai sebagai tindakan ilegal.
Berdasarkan UU No. 30/2014, penumpukan jabatan Plt selama 1,5 tahun dianggap menghambat pengambilan kebijakan strategis daerah.
Merujuk UU No. 23/2014, membiarkan jabatan strategis kosong dinilai menyandera roda pemerintahan dan merugikan hak pelayanan publik masyarakat.
FORMATUR memberikan ultimatum tegas kepada Pemkab Pamekasan dengan empat tuntutan utama: yakni melakukan pengisian kekosongan jabatan secara serentak tanpa menunda-nunda lagi dan Pernyataan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Bupati yang dinilai tidak kompeten dalam manajerial birokrasi.
Serta menuntaskan seluruh proses mutasi dan rotasi jabatan selambat-lambatnya pada bulan Juli 2026. Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, FORMATUR mendesak Bupati Pamekasan untuk menyatakan mundur dari jabatannya.
Menanggapi tekanan tersebut, Bupati Pamekasan, KH. Kholilurrahman, menyatakan akan segera menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan. Ia menegaskan bahwa mutasi dan rotasi adalah bagian dari upaya penyegaran organisasi.
“Kami mencatat seluruh aspirasi yang disampaikan. Saat ini tim sedang bekerja melakukan evaluasi. Insya Allah, hasilnya akan segera diumumkan dalam waktu dekat,” ujar Bupati.
Senada dengan Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan, Taufikurrahman, menekankan bahwa proses mutasi harus dilakukan secara hati-hati agar tidak melanggar aturan yang berlaku. “Kami ingin memastikan semua tahapan berjalan sesuai dengan mekanisme hukum yang ada agar tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari,” tegasnya.
Aksi yang berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam tersebut berakhir dengan penandatanganan berita acara tindak lanjut antara perwakilan FORMATUR dan Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Massa kemudian membubarkan diri dengan tertib.
