PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur bersama DLH Kabupaten Ponorogo menemukan aktivitas penambangan yang masih berlangsung meski izin operasionalnya telah berakhir. Temuan itu diperoleh saat tim melakukan verifikasi lapangan terkait kewajiban reklamasi sejumlah lokasi tambang di Kabupaten Ponorogo, Jumat (17/7/2026).
Tambang yang masih beroperasi tersebut berada di Desa Kemiri, Kecamatan Jenangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, izin usaha pertambangan di lokasi itu telah habis masa berlakunya, namun aktivitas penambangan masih terus dilakukan.
Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup (P4) DLH Kabupaten Ponorogo, Herli Wahyu Margalina, membenarkan temuan tersebut. Ia menjelaskan bahwa izin tambang awalnya tercatat atas nama perseorangan, yakni Karyono, sebelum kemudian beralih menjadi badan usaha berbentuk perseroan terbatas (PT).
“Di Desa Kemiri itu memang izinnya sudah habis. Namun, pihak yang mengelola sampai sekarang masih melakukan penambangan, padahal izinnya sudah selesai,” kata Herli.
Menindaklanjuti temuan itu, tim verifikasi dari DLH Provinsi Jawa Timur yang terdiri atas tujuh orang langsung melakukan pembinaan di lokasi. Proses pembinaan melibatkan pemerintah desa setempat, termasuk perangkat desa, untuk memfasilitasi kesepakatan tindak lanjut dengan pengelola tambang.
Herli menegaskan bahwa kewenangan pengawasan, penindakan, hingga penetapan teknis reklamasi bukan berada di tangan pemerintah kabupaten, melainkan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat.
“Sekarang urusan pertambangan menjadi kewenangan provinsi. Kami di kabupaten hanya mendampingi sebagai tuan rumah dalam kegiatan verifikasi ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, penegakan hukum terhadap perusahaan atau pengelola tambang yang mengabaikan kewajiban reklamasi merupakan tugas Inspektur Tambang dan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Selain itu, setiap pemegang izin usaha pertambangan diwajibkan menempatkan dana jaminan reklamasi (jamrek) di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur sebagai bentuk jaminan pelaksanaan pemulihan lahan pascatambang.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala DLH Kabupaten Ponorogo, Sapto Djatmiko, mengatakan verifikasi lapangan tidak hanya dilakukan di Desa Kemiri. Tim juga memeriksa sejumlah lokasi tambang lainnya, baik yang masih aktif maupun bekas tambang, di Desa Ngrogung, Kecamatan Ngebel, serta Kecamatan Pulung.
Menurut Sapto, seluruh pemegang izin usaha pertambangan wajib melaksanakan reklamasi setelah kegiatan penambangan selesai. Kewajiban tersebut bertujuan memulihkan kondisi lahan sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan.
“Reklamasi merupakan kewajiban setiap penambang. Kami berharap seluruh pemegang izin mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin usahanya, termasuk melakukan reklamasi dan pemulihan lahan karena hal itu berkaitan langsung dengan kelestarian lingkungan,” tegas Sapto.
DLH Kabupaten Ponorogo juga akan terus berkoordinasi dengan DLH Provinsi Jawa Timur untuk menyusun langkah teknis reklamasi di setiap lokasi tambang. Pembahasan meliputi jadwal pelaksanaan, metode pemulihan lahan, hingga jenis vegetasi yang harus ditanam.
Sapto menegaskan, pemerintah tidak akan segan menjatuhkan sanksi administratif kepada pengelola tambang yang mengabaikan kewajiban reklamasi. Sanksi tersebut dapat berupa denda hingga pembekuan izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
