Oleh: W. Arso, S.I.Kom
Penulis adalah : Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Ponorogo, Pengurus Forum Pemred SMSI Jawa Timur, wartawan dengan sertifikat UKW Utama
OPINI, KANALINDONESIA.COM: Setiap kali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) atau merilis daftar tersangka baru dari kalangan pejabat daerah, ruang publik langsung riuh dengan kombinasi rasa geram yang monoton. Menangkap gubernur, bupati, atau wali kota seolah telah bertransformasi menjadi agenda birokrasi penegakan hukum yang terjadwal secara periodik.
Namun, memasuki pertengahan 2026, sebuah alarm keras kembali berbunyi dari Gedung Merah Putih. Belum genap dua tahun sejak pergelaran Pilkada Serentak 2024 berakhir dan gelombang pelantikan bergulir pada awal 2025, data menunjukkan fenomena yang sangat memprihatinkan. Sedikitnya 15 kepala daerah baru hasil Pilkada 2024 telah resmi menyandang status tersangka di KPK akibat terjebak pusaran korupsi di awal masa jabatan mereka.
Mengapa ruang tahanan penegak hukum seolah tidak pernah kehabisan stok pemimpin daerah? Mengapa sistem pencegahan yang konon makin canggih selalu tak berkutik di hadapan kekuasaan lokal? Jawabannya melampaui sekadar moralitas individu ini adalah kegagalan sistemik demokrasi transaksional kita yang cacat sejak dari hulu.
