SURABAYA, KANALINDONESIA.COM : Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya, Muhammad Aras, mengungkapkan bahwa dari total sekitar 2,9 juta penduduk Surabaya yang terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tingkat keaktifan peserta saat ini berada di angka 83,5%. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan cangkruk bersama media pada Selasa (21/07), guna membedah berbagai catatan penting terkait layanan kesehatan di Kota Pahlawan.
Dalam pemaparannya,
Aras merinci bahwa terdapat kurang lebih 400.000 peserta yang saat ini status kepesertaannya berada dalam kondisi nonaktif. Nonaktifnya kepesertaan ini umumnya disebabkan oleh tiga faktor utama, yakni peserta mandiri yang menunggak iuran, eks-Pekerja Penerima Upah (PPU) yang telah resign atau terkena PHK, serta peserta bantuan pemerintah (PBI/Pemda) yang dinonaktifkan karena sudah melewati ambang batas desil kemiskinan yang ditentukan.
Aras menjelaskan bahwa ada beberapa faktor utama yang menyebabkan status kepesertaan menjadi nonaktif:
Peserta Mandiri: Tidak rutin membayar iuran bulanan.
Eks-PPU (Pekerja Penerima Upah): Peserta yang sudah resigndari badan usaha atau mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Eks-PBI / Pemda: Peserta yang sebelumnya ditanggung oleh pemerintah namun dinonaktifkan karena tidak lagi memenuhi kriteria desil kemiskinan yang ditetapkan pemerintah (desil 1 sampai 5).
Untuk mengatasi ratusan ribu peserta nonaktif tersebut, BPJS Kesehatan menyiapkan sejumlah solusi taktis. Bagi peserta mandiri, BPJS menyediakan program
REHAB (Rencana Pembayaran Bertahap) agar peserta bisa menyicil tunggakan sesuai kemampuan, di samping opsi pelunasan langsung.
Sementara bagi warga yang kepesertaannya dari segmen pemerintah dinonaktifkan, diarahkan untuk beralih menjadi peserta mandiri.
Dari sisi finansial, tercatat sepanjang semester pertama (hingga Mei-Juni 2026), total dana yang dibayarkan kepada seluruh Fasilitas Kesehatan (Faskes) mitra di Kota Surabaya telah mencapai lebih dari Rp2,23 triliun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan perolehan iuran yang terkumpul di angka kurang lebih Rp1,2 triliun, atau dengan rasio pemanfaatan mencapai 158%.
Terkait pembiayaan kesehatan terbesar, Aras menyebutkan bahwa penyakit katastropik masih mendominasi klaim fasilitas kesehatan di Surabaya, terutama penyakit jantung dan cuci darah (gagal ginjal).
Ke depan, BPJS Kesehatan menggandeng media untuk menggencarkan promosi preventif, khususnya terkait pencegahan diabetes melitus yang seringkali menjadi hulu dari berbagai macam komplikasi penyakit berat lainnya. (SNT)
