SIDOARJO, KANALINDONESIA.COM : Lambannya realisasi pembangunan jembatan penghubung di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, menuai sorotan. Setelah empat tahun proposal warga tak kunjung membuahkan hasil, Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana, S.AP., memilih bergerak cepat dengan membangun jembatan menggunakan dana pribadi.
Jembatan yang menghubungkan Kecamatan Tanggulangin dengan Kecamatan Candi melalui Desa Balongdowo itu selama ini menjadi kebutuhan vital masyarakat. Selain memperlancar aktivitas ekonomi, akses tersebut juga dinilai penting untuk mempercepat mobilitas warga, termasuk saat kondisi darurat medis.
Pengaduan warga diterima Wabup Mimik, kemudian pada Jumat (10/7/2026) ia langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi. Di sana, warga mengungkapkan bahwa proposal pembangunan jembatan telah diajukan sejak empat tahun lalu, namun hingga kini belum juga direalisasikan.
Mendengar keluhan tersebut, Mimik tidak menunggu proses birokrasi yang berlarut-larut. Ia langsung meminta warga bersama timnya menyiapkan gambar dan desain jembatan agar pembangunan segera bisa dimulai.
“Kasihan warga menunggu terlalu lama. Jembatan ini manfaatnya sangat besar, bukan hanya untuk menggerakkan ekonomi antarwilayah, tetapi juga mempercepat akses jika ada warga yang sakit dan harus dibawa ke rumah sakit di kota,” ujar Mimik, Rabu (22/7/2026).
Menurutnya, keberadaan jembatan itu akan menjadi jalur alternatif yang memangkas waktu tempuh masyarakat.
“Kalau sudah jadi, warga tidak perlu memutar jauh ketika bekerja atau ada urusan penting. Akses akan jauh lebih cepat,” tambahnya.
Respons cepat tersebut mendapat apresiasi dari warga. Taufik, salah seorang warga Desa Kedungbanteng, menyampaikan rasa syukur sekaligus terima kasih karena pembangunan jembatan akhirnya terwujud melalui kepedulian Wakil Bupati.
“Kami mewakili warga Desa Kedungbanteng mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Semoga amal baik panjenengan menjadi tabungan di akhirat, mendapat ridho Allah, diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilapangkan rezekinya, serta dijauhkan dari orang-orang yang zalim,” ucapnya.
Namun, Taufik juga melontarkan kritik keras terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUMSDA) Kabupaten Sidoarjo. Menurutnya, selama bertahun-tahun dinas tersebut hanya melakukan survei tanpa realisasi.
“Sudah bolak-balik datang survei ke lokasi, tetapi hasilnya nihil. Yang kami terima hanya janji demi janji. Sebagai masyarakat, kami merasa diberi harapan palsu. Kami ingin pemimpin yang benar-benar pro rakyat, bukan sekadar datang melihat lalu pergi tanpa bukti,” tegasnya.
Pernyataan warga tersebut menjadi tamparan keras bagi Dinas PUMSDA Sidoarjo. Empat tahun proses pengajuan tanpa hasil akhirnya justru diselesaikan melalui langkah cepat Wakil Bupati dengan menggunakan dana pribadi.
