JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Polemik rencana pengosongan lahan di kawasan Kwini 8, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, kembali memantik aksi penolakan dari warga. Sejumlah masyarakat yang telah lama bermukim di kawasan tersebut turun ke jalan untuk menyuarakan keberatan terhadap rencana penggusuran yang mereka kaitkan dengan pihak Kodam.
Dengan membawa spanduk dan bendera, warga menyampaikan aspirasi sekaligus meminta agar rencana penertiban tidak dilakukan secara sepihak. Mereka berharap pemerintah bersama pihak-pihak terkait membuka ruang dialog guna mencari jalan keluar yang adil dan tidak mengorbankan kehidupan masyarakat.
Aksi yang digelar pada Selasa (21/7/2026) sekitar pukul 18.00 WIB tersebut berlangsung di sekitar kawasan Transjakarta Central Cawang. Sebelumnya, massa berencana menyampaikan aspirasi secara langsung di depan Kantor Kodam Jaya.
Warga menilai, persoalan lahan yang mereka tempati perlu diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah. Mereka meminta adanya kejelasan mengenai status hukum lahan serta kepastian nasib warga apabila rencana pengosongan benar-benar dilakukan.
“Kami hanya ingin ada komunikasi dan solusi yang baik. Jangan sampai warga kehilangan tempat tinggal tanpa ada penyelesaian yang jelas,” ujar salah seorang warga saat menyampaikan aspirasi.
Menurut warga, pemerintah dan pihak terkait semestinya mempertimbangkan aspek sosial dan kemanusiaan sebelum mengambil langkah penertiban. Terlebih, sebagian masyarakat mengaku telah lama tinggal dan menjalani kehidupan di kawasan tersebut.
Aksi tersebut menjadi bagian dari rangkaian perjuangan warga Kwini 8 untuk mendapatkan kejelasan atas persoalan lahan yang mereka tempati.
Pada hari yang sama, warga sebelumnya juga menggelar aksi di kawasan Monumen Nasional (Monas), kemudian melanjutkan penyampaian aspirasi ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Pusat di wilayah Kemayoran.
Dalam aksi tersebut, warga meminta penjelasan terkait status lahan sekaligus mempertanyakan keberadaan dan penerbitan Sertifikat Hak Pakai (SHP) yang dinilai berkaitan dengan persoalan yang mereka hadapi.
Warga berharap persoalan tersebut dapat segera mendapat perhatian serius dari pemerintah dan instansi berwenang. Mereka meminta seluruh pihak duduk bersama untuk mencari solusi yang mengedepankan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.
Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak Kodam maupun BPN terkait tuntutan warga Kwini 8. Sementara itu, aksi warga berlangsung dengan pengamanan aparat untuk memastikan penyampaian aspirasi berjalan tertib dan kondusif.
Penulis : Fahmi615
