Jika hasil kajian menunjukkan adanya kebutuhan yang mendesak, maka pendirian SMA di Balongbendo harus masuk dalam perencanaan pembangunan pendidikan.
“Solusinya harus konkret. Pertama, dilakukan kajian kebutuhan sekolah. Kedua, dipetakan lahan yang memungkinkan. Ketiga, dihitung daya tampung dan jumlah calon siswa. Kalau memang kebutuhannya ada, maka harus segera disiapkan,” jelasnya.
Ia menegaskan, akses pendidikan yang dekat dan mudah dijangkau merupakan bagian penting dari pemerataan pembangunan. Jangan sampai anak-anak di wilayah tertentu harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk mendapatkan pendidikan tingkat SMA.
Dedi berkomitmen membawa berbagai aspirasi tersebut ke tingkat pembahasan DPRD Jatim. Untuk persoalan pertanian, ia akan mendorong koordinasi dengan pemerintah daerah dan dinas teknis agar kerusakan saluran segera dipetakan dan ditangani.
Sementara untuk kebutuhan SMA, ia akan mendorong adanya kajian resmi mengenai kebutuhan sekolah di Balongbendo sehingga aspirasi masyarakat tidak berhenti sebagai catatan dalam kegiatan reses.
“Reses bukan sekadar mendengar keluhan masyarakat. Yang lebih penting adalah memastikan aspirasi tersebut memiliki jalan keluar dan dikawal sampai ada tindak lanjut,” pungkas Dedi.
Dua persoalan yang mencuat dalam reses tersebut, yakni infrastruktur pengairan pertanian dan akses pendidikan, menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat di Balongbendo tidak hanya membutuhkan program jangka pendek.
Diperlukan kebijakan yang berbasis data, perencanaan yang matang, serta koordinasi lintas pemerintahan agar solusi yang dihasilkan benar-benar dirasakan masyarakat. Nang
