Menurutnya, apabila perhatian pemerintah mulai terpecah oleh pembicaraan mengenai suksesi yang masih terlalu dini, hal tersebut dapat memunculkan persepsi bahwa kepentingan politik lebih dominan dibandingkan kepentingan masyarakat.
“Mengalihkan perhatian dari kerja pemerintahan kepada pembicaraan suksesi berpotensi menimbulkan kesan bahwa orientasi politik lebih dominan dibanding orientasi pelayanan kepada rakyat,” tuturnya.
Di tengah tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas hidup, pelayanan publik, infrastruktur yang lebih baik, serta penguatan perekonomian, Haris menilai seluruh sumber daya dan energi pemerintahan harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan tersebut.
Baginya, jabatan publik bukanlah sekadar kendaraan untuk menuju kontestasi politik berikutnya. Jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui capaian dan kerja nyata.
“Rakyat memilih untuk melihat hasil kerja, bukan melihat siapa yang paling cepat berkampanye. Jika Kota Cimahi belum mampu keluar dari berbagai persoalan mendasarnya, maka terlalu dini berbicara tentang Pilkada berikutnya,” pungkas Haris.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan seorang pemimpin seharusnya tidak diukur dari seberapa cepat namanya masuk dalam bursa pencalonan, melainkan dari seberapa besar perubahan dan penyelesaian masalah yang mampu diwujudkan selama menjalankan amanah pemerintahan.
