BOJONEGORO KANALINDONESIA COM – Pola Pasar Karya yang diterapkan oleh pabrik rokok kretek terutama industry hasil tembakau Sigaret Kretek Tangan (SKT) dinilai layak mendapatkan dukungan bahkan pemerintah diharap membantu dlalam peningkatan kapasitas produksinya.
Ini dikatakan Anggota Komisi XI DPR RI Wihadi Wiyanto usai melakukan kunjungan kerja ke fasilitas padat karya pabrik rokok di Bojonegoro, Selasa (28/7/2026).
Wihadi beralasan Industri ini dinilai mampu menyerap banyak tenaga kerja dan menggerakkan perekonomian daerah.
Ia menyebut industri SKT, keberadaannya memiliki peran strategis karena membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, terutama kaum perempuan yang bekerja sebagai pelinting rokok.
“Industri SKT yang menggunakan tenaga kerja manual memang merupakan industri padat karya. Kehadirannya sangat membantu pertumbuhan ekonomi daerah karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar,” ujar Wihadi.
Dengan peran strategisnya tersebut, Politisi Partai Gerindra itu menilai pemerintah daerah harus memainkan perannya dengan memberikan dukungan agar industri tersebut tetap berkembang dan mampu meningkatkan kapasitas produksinya. Apalagi dari pandangannya Wihadi melihat potensi pengembangan fasilitas yang dimiliki perusahaan masih menggembirakan dan membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat sekitar.
“Industri padat karya ini harus kita dukung agar tetap eksis dan terus beroperasi. Bahkan kalau memungkinkan kapasitas produksinya bisa ditingkatkan. Pemerintah daerah dapat mendorong berbagai bentuk insentif agar industri ini terus berkembang dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” katanya.
Disisi lain Wihadi juga, menekankan perlunya perlindungan terhadap industri rokok legal yang saat ini menghadapi tekanan akibat maraknya peredaran rokok ilegal. Menurutnya, fenomena rokok ilegal tidak hanya dirasakan di Bojonegoro, tetapi juga menjadi persoalan nasional yang berdampak pada penurunan penjualan produk legal.
“Seluruh Indonesia merasakan dampak dari maraknya rokok ilegal. Salah satu faktor yang memengaruhi adalah persoalan harga, karena cukai turut menentukan harga jual produk di pasaran,” ujarnya.
Karena itu, ia berharap pemerintah terus menghadirkan regulasi yang mampu menjaga iklim usaha industri rokok legal sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha.
Wihadi mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menetapkan moratorium kenaikan cukai hasil tembakau selama tiga tahun serta diperlukan dukungan lainnya sebagai upaya perlindungan terhadap industri padat karya. Menurutnya, kebijakan tersebut akan membantu industri hasil tembakau mempertahankan daya saing di tengah tantangan ekonomi.
“Moratorium kenaikan cukai selama tiga tahun merupakan langkah yang baik untuk membantu industri rokok legal. Ini memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk tetap bertahan dan berkembang,” katanya.
Di sisi lain, Wihadi meminta penegakan hukum terhadap rokok ilegal terus diperkuat. Ia menilai pemerintah daerah memiliki peran penting dalam upaya tersebut melalui pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Menurutnya, DBHCHT dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penegakan hukum, kesehatan, kesejahteraan industri, serta pengembangan sektor pertanian tembakau.
“Kami berharap pemerintah daerah memanfaatkan DBHCHT secara optimal untuk memerangi rokok ilegal. Pengawasan di daerah harus diperkuat sehingga peredaran rokok ilegal bisa ditekan,” tegasnya.
Selain penegakan hukum, Wihadi juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif rokok ilegal terhadap penerimaan negara dan keberlangsungan industri legal.
“Law enforcement harus terus ditingkatkan, tetapi masyarakat juga perlu diberikan pemahaman tentang rokok ilegal. Dengan begitu, upaya pemberantasan bisa berjalan lebih efektif,” pungkasnya. Nang
