INDRAMAYU, KANALINDONESIA.COM – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Indramayu terus mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam belanja rutin Perumdam Tirta Darma Ayu (TDA) Tahun Anggaran 2025 senilai Rp39 miliar. Dalam perkembangan terbaru, Direktur Utama Perumdam Tirta Darma Ayu, Nurpan, menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada Kamis (30/7/2026).
Nurpan diperiksa selama kurang lebih tujuh jam, mulai pukul 09.00 WIB hingga 16.00 WIB. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan anggaran belanja rutin di perusahaan daerah milik Pemerintah Kabupaten Indramayu tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, selain Nurpan, penyidik juga memeriksa dua pejabat lain di lingkungan Perumdam Tirta Darma Ayu, yakni Manajer Produksi Supriyadi serta mantan Manajer Umum Sopandi. Ketiganya dimintai keterangan secara bergantian dalam rangka mengumpulkan alat bukti dan memperjelas konstruksi perkara.
Pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat itu disebut masih akan berlanjut. Penyidik Kejari Indramayu diperkirakan akan memanggil pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan anggaran belanja rutin yang kini menjadi objek penyidikan.
Anggaran yang dipersoalkan mencapai Rp39 miliar. Dana tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan operasional Perumdam, di antaranya pengadaan water meter, pipa, aksesoris jaringan, hingga bahan-bahan kimia.
Dikonfirmasi usai pemeriksaan, Nurpan membenarkan dirinya diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama Perumdam Tirta Darma Ayu.
“Betul saya diperiksa sebagai saksi terkait dengan tugas pokok sebagai Dirut Perumdam Tirta Darma Ayu. Termasuk kewenangan dan kegiatan sebelumnya,” ujar Nurpan.
Ia mengungkapkan, selama pemeriksaan dirinya mendapat sekitar 21 pertanyaan dari dua jaksa penyidik yang menangani perkara tersebut.
Menurut Nurpan, kegiatan yang menjadi objek penyelidikan berlangsung pada periode Juni hingga Oktober 2025, sebelum dirinya menjabat sebagai Direktur Utama Perumdam Tirta Darma Ayu.
“Kegiatan itu dilakukan bulan Juni sampai dengan Oktober 2025, sebelum saya masuk ke Perumdam TDA Indramayu, karena saya mulai bertugas pada akhir Oktober,” jelasnya.
Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Indramayu menerima laporan masyarakat terkait dugaan mark up dalam pengadaan belanja rutin Perumdam Tirta Darma Ayu senilai Rp39 miliar. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti hingga memasuki tahap penyidikan.
Hingga kini, Kejari Indramayu masih terus mendalami perkara tersebut dengan memeriksa sejumlah saksi dan menelusuri dokumen yang berkaitan dengan penggunaan anggaran. Penyidik belum menyampaikan adanya penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut.
