PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) memeriksa Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno dan Wakil Ketua DPRD Anik Suharto untuk dimintai keterangan sebagai saksi, Kamis(30/07/2026). Keduanya menjalani pemeriksaan selama 4 jam. Kedatangan ini merupakan panggilan kedua bagi pimpinan dewan untuk memberikan keterangan terkait pengusutan kasus dugaan penyimpangan tunjangan perumahan di lingkungan DPRD Ponorogo.
Berdasarkan pantauan di lokasi, kedua orang tersebut mendatangi kantor kejaksaan sekitar pukul 10.15 WIB dengan menumpangi satu mobil berwarna putih yang langsung menuju halaman belakang kantor Kejari Ponorogo. Setelah mengisi buku tamu dan tak berselang lama petugas Kejari memanggil keduanya untuk memasuki ruang Pidana Khusus (Pidsus) guna menjalani proses pemeriksaan.
Keduanya terlihat keluar dari gedung Kejari Ponorogo sekitar sekitar pukul 14.20 WIB.
Sementara itu satu orang staf keuangan Sekretariat Dewan (Setwan) Fuad Safroni juga terlihat kembali memenuhi panggilan. Sekitar pukul 09.00 WIB Fuad datang dengan diantar mobil berplat merah.
Kepala Seksi Intelijen( Kasi Intel) Kejaksaan Negeri(Kejari) Ponorogo I Komang Ugra Jagiwirata membenarkan adanya pemanggilan unsur pimpinan DPRD Ponorogo ini.
“Hari ini penyidik kembali memanggil ketua dan wakil ketua DPRD untuk kedua kalinya. Kedatangan mereka untuk dimintai keterangan untuk melengkapi keterangan perkara tunjangan perumahan di DPRD,”terang Ugra.
Disebutkan Ugra, hingga saat ini sudah lebih dari 50 orang telah dipanggil untuk dimintai keterangan.
Para saksi ini berasal dari staf di sekretariat dewan(Setwan), Sekwan aktif, mantan Sekwan, mantan anggota dewan, anggota dewan aktif, mantan ketua dewan, ketua dan wakil DPRD aktif serta ASN dari OPD lain yang terkait.
Saat dikonfirmasi mengenai jalannya klarifikasi dan evaluasi penyimpangan tunjangan perumahan tersebut, Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno menyampaikan keterangannya.
“Ya, ini kan tindak lanjut dari pendalaman materi. Informasi yang kita sampaikan, evaluasi dari tahun 2023 itu kan sebenarnya sudah ada tindak lanjut, dan dari hasil evaluasi BPK itu juga sudah dilakukan appraisal ulang. Mengenai pelaksanaannya, itu terus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ucapnya.
Kedatangan pimpinan DPRD tersebut sempat diwarnai insiden kecil dengan salah satu wartawan.
Saat baru tiba di halaman belakang kantor kejaksaan, Wakil Ketua DPRD Anik Suharto menegur Endang Widayati, wartawan radio Duta Nusantara, dan menyatakan bahwa pengambilan foto dirinya harus mendapatkan izin terlebih dahulu.
“Kalau ambil foto dalam acara seperti ini harus ijin saya,” ucap Anik.
Pernyataan Anik Suharto tersebut memantik kekecewaan dari jurnalis yang berada di lokasi.
Endang sangat menyayangkan sikap dan ucapan tersebut mengingat pengambilan foto dan kegiatan peliputan dilakukan di ruang publik serta dalam rangka pemenuhan hak atas informasi publik.
