PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Ponorogo menuntut Wakil Ketua DPRD Ponorogo, Anik Suharto, untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Tuntutan ini muncul menyusul dugaan tindakan perintangan kerja jurnalisme yang dialami reporter Radio Duta Nusantara, Endang Widayati, saat melakukan peliputan di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo.
Insiden bermula ketika Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno bersama Wakil Ketua DPRD Anik Suharto tiba di halaman belakang kantor Kejari Ponorogo memenuhi panggilan untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait dugaan kasus penyimpangan tunjangan perumahan DPRD.
Endang Widayati, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Keorganisasian PWI Ponorogo, melihat kedatangan kedua pimpinan dewan tersebut. Ia kemudian berjalan mendekat sembari menyapa Anik Suharto untuk mengambil dokumentasi peliputan. Namun, Anik mendadak melontarkan ucapan bahwa pengambilan gambar harus mendapatkan izin dari dirinya.
Ketua PWI Ponorogo, W. Arso, mengecam keras ucapan dan tindakan tersebut. Menurutnya, tindakan yang ditunjukkan oleh pejabat publik itu menabrak ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Apa yang dilakukan Wakil Ketua DPRD Ponorogo ini berpotensi menjadi tindakan menghalang-halangi tugas jurnalistik dan mencederai semangat demokrasi,” tegas pria yang akrab disapa Arso tersebut.
Arso mendesak Anik Suharto agar segera menyampaikan permohonan maaf secara terbuka, kepada Endang Widayati secara personal. Ia mengingatkan bahwa kerja jurnalis dalam mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi kepada publik dilindungi penuh oleh hukum.
Kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Ponorogo sendiri saat ini masih dalam tahap penyidikan intensif oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Ponorogo.
Arso menegaskan jika dirinya bersama teman seprofesi lainya akan terus mengawal kasus hukum ini sekaligus memastikan kemerdekaan pers di wilayah Ponorogo tetap terjaga tanpa adanya intimidasi atau perintangan dari pihak manapun.
