Ketua Umum DPP KNPI juga menyatakan generasi muda siap mendukung pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Menurutnya, dugaan penyimpangan dalam distribusi pangan harus diusut secara transparan dan ditindak apabila terbukti melanggar aturan.
Sementara itu, Perwakilan PMII Mohammad Shofiyullah Cokro menilai pertemuan dengan Mentan memberikan gambaran lebih luas mengenai tantangan yang dihadapi sektor pertanian dan pangan nasional.
Ia menegaskan pemuda memiliki tanggung jawab untuk ikut mengawasi kebijakan publik dan mendorong tata kelola pangan yang lebih baik.
Apresiasi terhadap komunikasi pemerintah dengan kelompok pemuda juga disampaikan Ketua KOHATI PB HMI Sri Meisista. Menurutnya, keterbukaan pemerintah dalam menerima masukan dari generasi muda menjadi bagian penting dalam membangun sektor pertanian dan pangan yang lebih kuat.
Ketua Umum PB Pelajar Islam Indonesia (PII) Amsal Alfian menambahkan, kalangan pelajar dan mahasiswa siap mengambil bagian dalam gerakan bersama untuk melawan praktik mafia pangan yang berpotensi merugikan masyarakat.
Dukungan dari berbagai organisasi kepemudaan tersebut menjadi sinyal bahwa pemberantasan mafia pangan tidak hanya menjadi agenda pemerintah, tetapi juga mendapat perhatian dari kelompok masyarakat sipil.
Pemerintah kini dituntut memastikan proses pengusutan dilakukan secara transparan, berbasis bukti, serta memberikan kepastian hukum. Jika dugaan penyimpangan terbukti, penindakan harus dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu.
Amran kembali menegaskan pemerintah tidak akan mundur dalam menghadapi pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran di sektor pangan.
“Kami bekerja bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk generasi yang akan datang. Selama kami dipercaya Presiden, tidak ada ruang bagi mafia pangan. Kalau melanggar, izinnya dicabut. Kalau ada pidana, diproses hukum. Kami akan tuntaskan,” pungkas Amran.
Penulis: Fahmi615
