SURABAYA KANALINDONESIA.COM : Pendidikan politik terhadap remaja sepertinya menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan. Memahami apa tugas dan kewenangan wakil rakyat menjadi bagian yang harus disampaikan agar tidak terjadi distorsi dalam memahami dunia politik terutama tugas dan pembagian tugas kedewanan sesuai tingkatan daerah
Generasi z dan generasi Alfa, ternyata cukup antusias ketika diajak berdiskusi dan mengenal apa yang dilakukan oleh para wakil rakyat. Ini terlihat dalam kegiatan Tour Legislatif yang dilakukan siswa-siswi SMA Al Uswah Surabaya.
Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim Lilik Hendarwati yang menerima kehadiran para pelajar di Ruang Paripurna DPRD Jatim, Senin (3/8/2026) mengaku gembira melihat antusias para pelajar bertanya banyak hal terkait kejadian di Surabaya serta apa respon dari DPRD Jatim.
“Banyak yang ditanyakan terkait kejadian di Surabaya, walau memang kadang itu bukan kewenangan DPRD Jatim. Misal soal parkir di Surabaya yang lagi ramai dilakukan Pak Eri Cahyadi, Kok Bu Lilik tidak bersikap ?” Kata Politisi PKS ini sambil tersenyum.
“Dari sini kita bisa tahu bahwa mereka juga positif melihat situasi disekitar mereka, walau memang tidak paham bahwa itu kewenangan Dewan Kota Surabaya,” tambahannya.
Politisi Perempuan dari Dapil Surabaya ini melihat banyak hal positif dari cara mereka bertanya, menunjukkan bahwa anak muda tidak semuanya melakukukan hal negatif, ternyata mereka cukup peka dengan kejadian disekitar. Bahkan sampai ditingkat tehnis seperti misalnya terkait laporan-laporan ke Dewan dari masyarakat.
“Mereka terlihat cukup cerdas ya, sampai hal tehnis soal laporan apakah laporma itu diviralkan, lalu bagaimana si pelapor dijaga privacynya. Termasuk terkait informasi politisi suka melakukan korupsi, ya kita jelaskan dengan meluruskan info yang mereka dengar,” ungkap Lilik.
Pertanyaan kritis lainnya, kata Lilik terkait MBG yang menurut mereka saat ini harusnya diberikan kepada UMKM, bukan pada pemilik uang.
“Mereka bertanya soal MBG, kenapa kok Tidak diserahkan kepada UMKM pengelolaannya, kenapa kok ke orang yang sudah punya uang banyak. Saya juga ditanya lantas gimana sikap Bu Lilik? ” kata Lilik.
Mendapat pertanyaan cukup dalam ini, Anggota Komisi C ini menjelaskan bahwa MBG itu kaitannya dengan pengawasan, dan ini bukan soal mudah karena menyangkut anggaran yang besar.
“Saya jelaskan bahwa saya pembina komunitas UMKM, saya tentu mendukung kalau itu diberikan ke UMKM. Tapi ini kan soal pengawasan, ini program pusat untuk mengawasi sebegitu banyaknya UMKM tentu tidak mudah, belum tentu juga sesuai yang diharapkan,” lanjut Lilik.
Kegiatan ini kata Lilik sangat positif, apalagi terkait politik , terkait menyiapkan mereka dimasa depan dimana mereka akan menjadi orang – orang yang berposisi pengambilan kebijakan.
“Mereka jadi tahu bahwa politik itu tidak hanya pemilu, tidak hanya pilkada , kampanye – kampanye. Mereka juga tahu bahwa kewenangan itu tidak sama rata, tapi sesuai tingkatan. Ada yang kewenangan Kota Kabupaten, ranah Provinsi dan ranah Pusat. Tapi saya lihat ini positif dan layak diteruskan,” pungkasnya. Nang
