BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Di balik keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan sejumlah persoalan serius dalam pengelolaan dan pengamanan aset daerah yang dinilai berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Temuan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor 201/T/S/DJPKN-V.BDG/PPD.01/05/2026 tertanggal 29 Mei 2026 yang disampaikan kepada Bupati Bandung Barat. Kanalindonesia.com, Jumat (7/8/2026), merangkum pemberitaan secara data akurat atas penemuan BPK RI.
Dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025, BPK memang memberikan opini WTP, yang berarti laporan keuangan dinilai telah disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Namun, BPK juga menegaskan masih terdapat kelemahan pada Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan yang harus segera dibenahi.
Salah satu sorotan utama BPK adalah belum memadainya penatausahaan dan pengamanan aset tetap, khususnya kendaraan dinas milik pemerintah daerah.
BPK mencatat sedikitnya 129 Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) aset daerah dengan nilai sekitar Rp17,5 miliar berpotensi hilang karena pengelolaannya tidak memadai.
Selain itu, auditor juga menemukan 27 unit kendaraan bermotor senilai sekitar Rp296,3 juta yang keberadaannya belum diketahui, sehingga dinilai memiliki risiko tinggi untuk hilang.
Tak hanya itu, terdapat lima unit kendaraan dinas senilai sekitar Rp97,9 juta yang masih dikuasai pihak lain. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan lemahnya pengamanan aset daerah dan berpotensi menimbulkan permasalahan hukum maupun administrasi apabila tidak segera ditindaklanjuti.
BPK merekomendasikan Bupati Bandung Barat agar memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas penatausahaan BMD sesuai ketentuan berlaku dan untuk selanjutnya memerintahkan:
- Kepala OPD terkait memerintahkan kepada para pengurus barang untuk melakukan:
- Pengamanan atas Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sebanyak 129 unit kendaraan bermotor pada 23 OPD;
- Menelusuri keberadaan 27 unit Kendaraan Bermotor Roda Dua pada 4 OPD;
- Memproses Lima Unit Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Lima Unit Handphone pada Dua OPD dikuasai pihak lain; dan
- Memproses 956 unit Kendaraan Bermotor yang belum ada kejelasan pembayaran PKB.
Tindak Lanjut Output yang diminta:
- Bukti tampilan bahwa data Aset Peralatan Mesin yang dikuasai pegawai sudah terintegrasi dengan Smart Profile;
- Bukti pengamanan atas BPKB sebanyak 129 unit kendaraan bermotor pada 23 OPD;
- Hasil penelusuran 27 unit Kendaraan Bermotor Roda Dua pada 4 OPD;
- Hasil proses Lima Unit Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Lima Unit Handphone pada Dua OPD dikuasai pihak lain; dan
- Hasil proses 956 unit Kendaraan Bermotor yang belum ada kejelasan pembayaran PKB.
BPK menilai kelemahan tersebut menunjukkan masih perlunya perbaikan tata kelola aset di lingkungan Pemkab Bandung Barat. Karena itu, BPK memberikan sejumlah rekomendasi kepada Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail agar segera melakukan langkah-langkah perbaikan, termasuk memperkuat sistem pengendalian intern, menertibkan administrasi aset, menelusuri keberadaan kendaraan yang belum diketahui, serta mengamankan dokumen kepemilikan seluruh aset kendaraan milik pemerintah daerah.
