PONOROGO, KANALINDONSIA.COM: Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo memperkuat pembuktian perkara dugaan korupsi penyimpangan tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2023–2026. Langkah tersebut dilakukan dengan mendatangkan saksi ahli di bidang Hukum Administrasi Negara serta Ahli Pidana guna membedah konstruksi pelanggaran hukum dalam kasus tersebut.
Kehadiran para ahli ini ditujukan untuk memperjelas aspek penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan aturan, sekaligus menegaskan unsur pidana dari tindakan pengubahan kajian independen. Dalam kasus ini, tersangka SN (Ketua DPRD Ponorogo) diduga memerintahkan merubah hasil kajian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) agar alokasi tunjangan dinaikkan melampaui standar wajar.
Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo, Zulmar Adhy Surya, menegaskan bahwa pemeriksaan para ahli menjadi salah satu landasan utama dalam penetapan status tersangka serta penguatan alat bukti sesuai ketentuan undang-undang.
“Penyidik telah meminta keterangan ahli dari yang berprofesi sebagai ahli hukum administrasi negara dan ahli pidana. Langkah ini dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama proses penyidikan yang didukung oleh alat bukti sebagaimana Pasal 184 ayat (1) KUHAP,” tegas Zulmar Adhy Surya dalam siaran pers di Kejari Ponorogo, Kamis (6/8/2026).
Selain melibatkan para ahli, penyidik telah memeriksa 38 anggota DPRD Ponorogo, 2 pihak KJPP, 13 pegawai Sekretariat DPRD, dan 1 pejabat Pemprov Jawa Timur. Penyidik juga terus berkoordinasi intensif dengan lembaga auditor guna memfinalisasi perhitungan total kerugian keuangan negara yang diperkirakan mencapai Rp3,6 miliar.
Pemeriksaan ahli pidana dan tata negara ini memperkuat bukti penetapan SN sebagai tersangka, yang kini resmi ditahan selama 20 hari di Rutan Kelas 2B Ponorogo. Modus operandi pengubahan hasil kajian KJPP tersebut diketahui menjadi dasar terbitnya Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 111 Tahun 2023 untuk mencairkan tunjangan ilegal.
Sebagai bagian dari pemulihan hak negara, penyidik Kejari Ponorogo telah menyita uang tunai sebesar Rp748 juta berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 151/Pen.Pid/Sita/2026/PN Png. Atas perbuatannya, SN dijerat Pasal 603 jo. Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Tipikor.
