PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo terus mendalami kasus dugaan korupsi penyelewengan tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Ponorogo Tahun Anggaran 2023–2026. Setelah menetapkan dan menahan dua tersangka utama, yakni mantan ketua DPRD Ponorogo Sunarto (SN) dan Kabag Keuangan DPRD Ponorogo Fuad Safrowi (FS), kini penyidikan bergeser pada siapa inisiatornya.
Dalam perkembangan terbaru, penyidik Pidsus Kejari Ponorogo kembali memeriksa staf serta jajaran Sekretariat DPRD guna mengurai formulasi perhitungannya. Kejaksaan menegaskan bahwa penanganan kasus ini tidak berhenti pada pihak yang mengeksekusi kebijakan saja, melainkan membidik siapa yang menginisiasi penggelembungan (mark-up) hingga penerima manfaatnya.
Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo, Zulmar Adhy Surya, menegaskan bahwa peran para pihak yang terlibat saling berkaitan namun memiliki bobot tanggung jawab yang berbeda.
“Perannya berbeda-beda. Untuk sementara kami fokus kepada pertanggungjawaban pidana, siapa sih yang menginisiasi sehingga lompat menjadi 15 persen itu. Kita butuhkan keterangan-keterangan dari Sekretariat DPRD, sebenarnya formulasinya seperti apa, sehingga kita akan menentukan sebenarnya pertanggungjawaban pidananya seperti apa,” tegas Kajari Ponorogo, Zulmar Adhy Surya, Senin(10/8/2026) petang.
Berdasarkan hasil audit, potensi kerugian keuangan negara dalam kasus ini mencapai Rp3,6 miliar. Angka tersebut diduga mengalir kepada puluhan anggota dewan dengan besaran yang bervariasi sesuai posisi jabatannya, mulai dari ketua, wakil ketua, hingga anggota.
Zulmar menambahkan, besaran angka yang diterima masing-masing legislator menjadi porsi yang harus dipertanggungjawabkan.
“Kalau hitungan Rp3,6 miliar itu, ya berarti yang menerima-menerima itu tergantung posisi-posisinya sebagai anggota, sebagai wakil, kemudian sebagai pimpinan pada saat itu. Tergantung besaran yang masing-masing menerima,” lanjut Zulmar.
Hingga saat ini, kejaksaan telah mengamankan pengembalian uang dari sejumlah pihak dengan total nominal Rp748 juta. Namun, jumlah tersebut dinilai masih jauh dari total potensi kerugian negara. Oleh karena itu, penyidik terus berupaya melakukan langkah pemulihan (asset recovery) agar seluruh uang negara yang dinikmati secara tidak sah dapat dikembalikan sepenuhnya.
Proses pemeriksaan saksi dan koordinasi dengan lembaga audit masih terus berjalan maraton. Pihak kejaksaan juga tidak menutup kemungkinan adanya penambahan tersangka baru jika dalam perkembangannya ditemukan bukti kuat keterlibatan pihak lain yang turut serta menyalahgunakan wewenang.
