Ditambahkan Yordan, pihaknya juga telah menyusun linimasa pembentukan Raperda Inisiatif ini secara maraton. Pada tanggal 10 Agustus 2026 pihaknya akan menyampaikan draft Raperda dalam Rapat Paripurna Internal DPRD Jatim.
“Lalu tanggal 14 Agustus diharapkan Tanggapan dan pemandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD Jatim dan tanggal 18 Agustus pengesahan Raperda tersebut menjadi Perda,” tegasnya.
Selain itu, pihaknya lanjut politisi dari Daerah Pemilihan (Dapil) Surabaya ini, juga akan mengundang PT Jasa Raharja, UPT Perlindungan Konsumen, serta Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) untuk mendengarkan masukan dari sudut pandang pengguna jasa. Pihaknya juga menjadwalkan kunjungan konsultasi ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada pekan ini. ReferensiGeografis
”Di tingkat pusat perdebatan status driver, apakah buruh atau pelaku usaha mikro masih berjalan. Daripada menunggu tanpa kepastian, Pemprov dan DPRD Jatim bergerak cepat agar Perda ini bisa disahkan tahun 2026 ini juga demi melindungi para pengemudi online di Jawa Timur,” pungkas Yordan. Nang
