BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Pengelolaan barang milik daerah menjadi salah satu agenda penting dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung Barat, Selasa (11/8/2026).
Dalam rapat tersebut, DPRD KBB bersama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perhubungan hingga pembahasan Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Selain itu, rapat paripurna juga diisi dengan penyampaian Nota Pengantar Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail menegaskan bahwa pengelolaan aset daerah tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan administrasi. Menurutnya, setiap barang milik daerah harus memiliki status kepemilikan, data, serta dokumentasi yang jelas.
Jeje mengatakan, penataan aset membutuhkan perhatian serius, terutama dalam aspek pendataan, pengamanan, pemanfaatan hingga pemeliharaan.
“Pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah,” ujar Jeje dalam penyampaian pendapatnya di hadapan rapat paripurna.
Ia menekankan, pemerintah daerah harus memastikan seluruh aset yang dimiliki berada dalam penguasaan yang sah, tercatat dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Jeje, terdapat tiga aspek utama yang harus menjadi perhatian dalam pengelolaan aset, yakni tertib administrasi, pengamanan fisik, serta pengamanan hukum dan dokumentasi.
Ketiga aspek tersebut, kata dia, harus berjalan beriringan. Sebab, aset yang hanya tercatat secara administratif tanpa memiliki kejelasan status hukum maupun pengamanan fisik tetap berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Pemerintah daerah tidak boleh hanya tertib dalam aspek administrasi. Setiap barang milik daerah harus memiliki status yang jelas, berada dalam penguasaan yang sah, terpelihara dengan baik, serta dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,” tegasnya.
Jeje juga meminta agar pemanfaatan aset daerah dilakukan secara aktif, efektif dan efisien dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemanfaatan aset, lanjutnya, harus mampu memberikan manfaat ekonomi maupun sosial bagi masyarakat tanpa menimbulkan kerugian bagi daerah.
Hal yang sama berlaku terhadap proses pemindahtanganan dan penghapusan aset. Menurut Jeje, setiap tahapan harus dilakukan secara selektif, transparan dan akuntabel serta melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Setiap proses pengelolaan dan pemindahtanganan aset harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku serta melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Ia berharap pembahasan Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dapat menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengelolaan aset di lingkungan Pemkab Bandung Barat.
Dengan regulasi yang lebih kuat, pengelolaan aset diharapkan tidak berhenti pada aspek pencatatan, tetapi mampu menjadi instrumen untuk meningkatkan pelayanan publik dan mendukung percepatan pembangunan daerah.
Dalam rapat paripurna tersebut, DPRD KBB juga menyampaikan jawaban fraksi-fraksi terhadap pendapat bupati mengenai Raperda perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perhubungan sekaligus menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah.
DPRD kemudian menyampaikan keputusan mengenai pembentukan Panitia Khusus (Pansus) IX dan Pansus X.
Sementara itu, Bupati Jeje kembali memberikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Pemerintah daerah berharap pembahasan regulasi tersebut dapat menghasilkan kebijakan yang mampu memperkuat tata kelola aset secara menyeluruh.
Jeje menegaskan, keberhasilan pengelolaan barang milik daerah membutuhkan komitmen dan kerja sama seluruh perangkat daerah.
