SURABAYA KANALINDONESIA.COM : Anggota DPRD Jatim dari dapil Probolinggo Pasuruan, Mahdi meminta pengelola Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) selektif dan memberikan pengawasan ketat terhadap seluruh wisatawan baik lokal maupun luar negeri terutama terhadap barang bawaan yang mengandung bahaya dan memicu bisa terjadinya kebakaran.
Pernyataan ini bukan tanpa alasan, ini dikatakan Politiisi Partai Persatuan Pembangunan ini, setelah untuk kesekian kalinya terjadi Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melanda kawasan Bromo. Maka tidak heran mewarning pengetatan barang bawaan wisatawan.
“Seperti yang dilakukan di daerah lainnya juga ada aturan larangan membawa bahan yang bisa memancing kebakaran. Misalnya korek api dan lainnya. Nanti siapa saja yang masuk TNBTS harus diperiksa barang bawaannya,” kata politisi PPP ini, Selasa (11/8/2026).
Pria yang akrab disapa Habib Mahdi ini mengakui akan terjadi keribetan ketika hal ini diterapkan namun jika berpikir dampak dan terkaiti kepentingan publik dan kepentingan yang besar maka hal mau tidak mau harus dilakukan.
“Hal ini sebagai antisipasi kebakaran saat musim kering seperti saat ini,”jelasnya.
Diungkapkan olehnya, dampak dari karhutla tersebut tidak hanya merusak ekosistem dan vegetasi langka, tetapi juga berdampak langsung pada perekonomian warga serta industri pariwisata daerah.
”Bromo ini adalah ikon pariwisata Jawa Timur dan magnet wisatawan nasional hingga internasional. Ketika Bromo terbakar, dampaknya luar biasa besar, mulai dari kerusakan lingkungan hingga terhentinya roda ekonomi masyarakat sekitar, seperti pelaku UMKM, sopir jip, pemandu wisata, hingga pengusaha penginapan,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya peningkatan pengawasan di titik-titik rawan karhutla, terutama pada musim kemarau ekstrem. Ia meminta adanya sinergi yang lebih solid antara Balai Besar TNBTS, Pemprov Jatim, BPBD, TNI/Polri, serta Masyarakat Peduli Api (MPA) di kawasan setempat.
Selain penanganan darurat, pria berkaca mata ini juga mendorong pemerintah untuk segera menyiapkan program rehabilitasi dan reboisasi pasca-kebakaran. Menurutnya, pemulihan ekosistem savana dan vegetasi Bromo membutuhkan waktu lama jika tidak diintervensi secara agresif.
”Kita tidak boleh hanya fokus saat api padam. Yang tidak kalah penting adalah langkah pemulihan (recovery) pascabencana. Pemprov Jatim bersama pihak pengelola kawasan harus segera memetakan wilayah terdampak dan melakukan penghijauan kembali. Jangan sampai kelestarian alam Bromo terdegradasi,” lanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Mahdi mengimbau masyarakat sekitar serta para wisatawan yang berkunjung ke kawasan Bromo untuk saling menjaga dan tidak melakukan tindakan yang berpotensi memicu kebakaran, seperti membuang puntung rokok sembarangan atau membuat api unggun tanpa pengawasan.
”Kelestarian Bromo adalah tanggung jawab kita bersama. Penegakan hukum juga harus tegas jika ada unsur kelalaian atau kesengajaan yang memicu timbulnya api,” pungkas dia. Nang
