SURABAYA, KANALINDONESIA.COM: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya menunda pembacaan putusan perkara dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Bupati nonaktif Ponorogo, Sugiri Sancoko.
Semula, majelis hakim menjadwalkan pembacaan putusan pada Selasa (11/8/2026). Namun, majelis mengubah jadwal tersebut setelah Ketua Majelis Hakim mengikuti pelatihan kedinasan di Jakarta.
Anggota Majelis Hakim Manambus Pasaribu menyampaikan alasan penundaan itu dalam persidangan.
“Karena Ketua Majelis Hakim sedang melaksanakan pelatihan di Jakarta, sidang hari ini ditunda,” ujar Manambus, Selasa (11/8/2026).
Majelis kemudian menetapkan Jumat (14/8/2026) sebagai jadwal baru pembacaan putusan. Sidang akan berlangsung setelah pelaksanaan salat Jumat.
“Sidang pembacaan putusan selanjutnya dijadwalkan digelar pada Jumat (14/8/2026),” imbuh Manambus.
Kuasa hukum Sugiri Sancoko, Indra Priangkasa, menyebut penundaan tersebut berkaitan dengan ketentuan prosedural persidangan. Menurut Indra, Ketua Majelis Hakim harus hadir ketika majelis membacakan putusan.
“Pembacaan putusan ditunda karena Ketua Majelis berhalangan hadir, karena ada pelatihan kedinasan di Jakarta yang tidak dapat dihindari,” kata Indra.
Indra menjelaskan bahwa majelis hakim membutuhkan kehadiran Ketua Majelis untuk menjalankan agenda pembacaan putusan. Karena itu, majelis memilih menggeser jadwal sidang sampai seluruh unsur majelis dapat hadir.
“Secara formal dan prosedural, Ketua Majelis seharusnya hadir saat pembacaan putusan. Kalau berhalangan, sidang pembacaan putusan ditunda sampai Ketua Majelis dapat hadir,” jelasnya.
Penundaan ini membuat proses hukum Sugiri bersama dua terdakwa lainnya memasuki fase penantian putusan. Kedua terdakwa tersebut yakni mantan Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Pramono dan mantan Direktur RSUD dr. Harjono Ponorogo, dr. Yunus Mahatma.
Indra berharap majelis hakim melihat secara menyeluruh seluruh fakta yang muncul selama persidangan sebelum mengambil keputusan terhadap Sugiri.
“Kami berharap seluruh fakta persidangan yang telah terungkap dapat diakumulasi dan dipertimbangkan sepenuhnya, baik dalam pertimbangan hukum maupun amar putusan,” ungkapnya.
Selain itu, tim penasihat hukum tetap mempertahankan argumentasi mereka terhadap dakwaan yang jaksa ajukan kepada Sugiri, khususnya Pasal 12A dan Pasal 12B atau dakwaan kesatu dan kedua.
Indra menilai fakta persidangan tidak menunjukkan terpenuhinya unsur dalam kedua pasal tersebut.
“Secara hukum dan fakta, kami menilai dakwaan Pasal 12A dan 12B tidak terbukti,” tegas Indra.
Di tengah penundaan putusan, ratusan warga Ponorogo mendatangi Pengadilan Tipikor Surabaya. Mereka datang dari berbagai wilayah untuk memberikan dukungan moral kepada Sugiri Sancoko.
Tariq Kardono, warga Desa Kauman, Kecamatan Kauman, mengatakan kedatangan warga berlangsung secara mandiri. Menurut dia, warga datang ke Surabaya karena ingin memberikan dukungan sekaligus mendoakan Sugiri.
“Intinya mensupport Pak Giri, mendoakan Pak Giri biar semua permasalahan yang ada di beliau bisa vonis bebas,” ujar Tariq.
Tariq mengatakan warga menggunakan berbagai moda transportasi untuk menuju Surabaya. Sebagian membawa kendaraan pribadi, sedangkan warga lainnya menggunakan bus.
“Banyak, Mas. Berangkatnya sendiri-sendiri. Jadi, yang bawa mobil, pakai bus, itu sendiri-sendiri, tidak ada yang mengoordinir,” katanya.
Tariq memperkirakan hampir 300 warga Ponorogo berkumpul di sekitar Pengadilan Tipikor Surabaya.
Mereka berharap Sugiri kembali memimpin Ponorogo dan melanjutkan pembangunan yang telah berjalan selama ini.
Menurut Tariq, warga melihat pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, sebagai salah satu capaian yang mereka rasakan. Namun, ia mengakui masih terdapat sejumlah wilayah yang membutuhkan pembangunan.
