“Berapa banyak peserta yang kembali bekerja? Berapa lama masa tunggunya? Berapa penghasilannya setelah bekerja? Itu yang harus menjadi ukuran,” jelasnya.
Ia juga meminta kurikulum BLK benar-benar mengikuti kebutuhan industri. Jika industri membutuhkan welder, operator mesin, teknisi, tenaga manufaktur maupun tenaga digital, maka pelatihan harus diarahkan ke kompetensi tersebut.
“Jangan melatih tenaga kerja berdasarkan apa yang mudah dilakukan pemerintah. Pelatihan harus berdasarkan apa yang dibutuhkan industri,” katanya.
Bunda Renny menegaskan PHK bukan hanya persoalan ketenagakerjaan. Jika tidak segera ditangani, PHK dapat berujung pada meningkatnya kemiskinan, menurunnya daya beli dan munculnya persoalan sosial baru.
Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim mendorong lima langkah konkret. Pertama, kata Renny, membangun sistem peringatan dini PHK. Kedua, memetakan 4.400 pekerja yang berpotensi terdampak. Ketiga, mengubah 16 BLK menjadi pusat transisi pekerjaan.
Keempat, menghubungkan pelatihan dengan kebutuhan riil industri. Kelima, menjadikan penempatan kerja sebagai indikator utama keberhasilan BLK.
“Persoalan PHK tidak selesai hanya dengan pesangon. Tidak selesai pula hanya dengan pelatihan atau sertifikat. PHK baru benar-benar selesai ketika pekerja kembali mendapatkan pekerjaan dan penghasilan,” tegasnya.
Menurutnya, ada dua angka yang harus menjadi alarm Pemprov Jatim. 2.332 pekerja sudah kehilangan pekerjaan. Sementara 4.400 pekerja lainnya masih bisa diselamatkan.
“Angka pertama harus ditangani. Angka kedua harus dicegah. Jangan sampai kita baru sibuk menangani korban ketika gelombang PHK sudah membesar,” ujarnya.
Bunda Renny menambahkan, Jawa Timur tidak membutuhkan BLK yang sekadar mencetak sertifikat.
“Jawa Timur membutuhkan BLK yang mencetak kesempatan kerja. Dan pemerintah harus memastikan setiap pelatihan punya jalan menuju pekerjaan,” pungkas Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kediri ini. Nang
