Selain pekerjaan dan pendapatan, Anggota Komisi E DPRD Jatim ini juga menyoroti akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar, termasuk listrik. Rasio elektrifikasi Jawa Timur telah mencapai 99,68 persen dengan target mencapai 100 persen.
Menurutnya, capaian tersebut patut diapresiasi, tetapi sisa akses yang belum terpenuhi tetap harus dituntaskan, terutama bagi keluarga miskin dan masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau.
“Listrik bukan sekadar penerangan. Akses listrik berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, produktivitas dan kesempatan ekonomi,” ujarnya.
Karena itu, lanjut Bunda Renny, elektrifikasi juga harus dikaitkan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Setelah akses listrik tersedia, pemerintah perlu memastikan keluarga miskin dapat memanfaatkannya untuk usaha rumahan, UMKM dan kegiatan produktif lainnya.
“Jangan sampai masih ada rumah yang terang lampunya, tetapi gelap peluang ekonominya,” tegasnya.
Ia menambahkan, garis kemiskinan Jawa Timur pada Maret 2026 tercatat sekitar Rp558 ribu per kapita per bulan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan bantuan sosial.
Untuk itu, Memasuki 81 tahun kemerdekaan, Bunda Renny menilai ukuran keberhasilan pembangunan perlu diperluas. Keberhasilan tidak cukup dilihat dari penurunan angka kemiskinan maupun pengangguran.
Menurutnya, pemerintah juga harus mengukur berapa banyak keluarga miskin yang berhasil mandiri, memperoleh pekerjaan layak, meningkatkan pendapatan dan mampu memenuhi kebutuhan dasar.
“DPRD Jatim juga perlu memastikan APBD tidak sekadar terserap, tetapi menghasilkan mobilitas ekonomi masyarakat,” pungkasnya. Nang
