INDRAMAYU, KANALINDONESIA.COM – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA) di wilayah Kabupaten Indramayu.
Upaya tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) sekaligus penandatanganan kerja sama Desa Binaan Imigrasi Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Kamis (20/8/2026).
Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antarinstansi dalam mengawasi aktivitas WNA, khususnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Cirebon yang meliputi Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon, Komang Trisna Diatmika, mengatakan rapat koordinasi Timpora menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi dan pertukaran informasi antarinstansi.
“Rapat Timpora kali ini kita memperkuat sinergi dan kolaborasi antara anggota Timpora. Kita juga sharing informasi mengenai pengawasan orang asing di wilayah kerja Imigrasi Cirebon, khususnya di Kabupaten Indramayu,” kata Komang kepada wartawan.
Selain pengawasan WNA, Imigrasi Cirebon melalui petugas pembina Desa Binaan Imigrasi juga memberikan edukasi kepada masyarakat.
Edukasi tersebut mencakup pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), tata cara memperoleh paspor Republik Indonesia, hingga prosedur bepergian ke luar negeri secara legal.
“Kita melakukan edukasi bersama pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Camat, mengenai pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Kita juga mengedukasi bagaimana masyarakat mendapatkan paspor RI dan tata cara bepergian ke luar negeri dengan baik dan legal secara prosedural sehingga tidak bermasalah,” ujarnya.
Komang menjelaskan, rapat koordinasi Timpora di Indramayu merupakan kegiatan ketiga yang digelar sepanjang 2026. Sebelumnya, kegiatan serupa telah dilaksanakan di Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon.
“Untuk tahun ini sudah ketiga kalinya. Sebelumnya dilaksanakan di Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon, dan kali ini yang ketiga di Kabupaten Indramayu. Nanti di Majalengka dan juga Kuningan,” katanya.
Menurut Komang, pengawasan terhadap WNA tidak dapat dilakukan oleh Imigrasi secara mandiri. Pengawasan membutuhkan keterlibatan berbagai instansi, baik unsur vertikal maupun pemerintah daerah.
Timpora melibatkan sejumlah unsur, antara lain TNI, Polri, Kejaksaan, Kesbangpol, Satpol PP, serta instansi terkait lainnya.
“Imigrasi tidak dapat bekerja sendirian untuk melakukan pengawasan terhadap WNA. Oleh karena itu, kita bentuk pengawasan orang asing dan bekerja sama antarinstansi pemerintah dan instansi daerah. Kita bergandengan tangan untuk berkoordinasi secara sinergis melalui Timpora ini,” tutur Komang.
Ia mengungkapkan, informasi mengenai dugaan pelanggaran keimigrasian juga kerap diperoleh dari laporan masyarakat. Salah satunya terkait dugaan keberadaan WNA yang tidak memiliki izin tinggal yang sah.
Komang mengapresiasi masyarakat yang aktif memberikan informasi mengenai aktivitas WNA di lingkungan masing-masing.
“Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi masyarakat yang aktif melaporkan tentang kegiatan orang asing di wilayahnya, dalam hal ini di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan atau Ciayumajakuning,” katanya.
Ia mengimbau masyarakat segera melaporkan kepada Imigrasi apabila menemukan WNA yang mencurigakan atau diduga tidak memiliki izin tinggal yang sah.
“Jika ada warga negara asing yang mencurigakan dan tidak memiliki izin tinggal yang sah, segera dilaporkan ke Imigrasi Cirebon melalui kanal-kanal yang tersedia,” ujarnya.
Komang berharap sinergi antara Timpora, pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat terus diperkuat. Dengan demikian, pengawasan terhadap WNA dapat berjalan lebih optimal sekaligus mendukung keamanan dan ketertiban wilayah.
“Untuk Timpora, agar selalu bekerja sama secara sinergis dan kolaboratif untuk menjaga keamanan wilayah,” pungkasnya.
