Di satu sisi, desakan dari delapan fraksi merupakan sinyal politik yang tidak bisa begitu saja diabaikan. Di sisi lain, keputusan mengenai jabatan Sekda tentu tidak dapat dilakukan secara spontan karena harus mempertimbangkan aspek kinerja, kebutuhan organisasi, administrasi pemerintahan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun, terlalu lama membiarkan persoalan tanpa penyelesaian juga memiliki risiko.
Apalagi Pemkab Bandung Barat tengah menghadapi agenda strategis penyusunan anggaran 2027. Hubungan yang tidak harmonis antara eksekutif dan legislatif berpotensi menghambat proses pembahasan apabila tidak segera dicarikan jalan keluar.
Karena itu, sikap Bupati Jeje kini menjadi penentu.
Apakah Bupati akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan pola koordinasi TAPD, termasuk posisi Sekda? Atau justru mempertahankan struktur yang ada dan mencoba meredam persoalan melalui komunikasi politik?
Jangan Sampai Masyarakat Jadi Korban
Polemik ini pada akhirnya tidak boleh berhenti sebagai pertarungan kepentingan antara pejabat eksekutif dan legislatif.
Masyarakat Bandung Barat membutuhkan pemerintahan yang solid, komunikasi antarlembaga yang sehat, serta proses penganggaran yang berjalan tepat waktu.
Jika konflik TAPD dan Banggar terus berlarut-larut, dampaknya berpotensi merembet pada program pembangunan dan pelayanan publik.
Desakan delapan fraksi untuk mengevaluasi Sekda menjadi alarm keras bagi Bupati Jeje.
Kini publik menunggu keberanian kepala daerah mengambil sikap.
Sebab, persoalan yang awalnya hanya terlihat sebagai tarik-menarik dalam pembahasan anggaran telah berubah menjadi ujian serius terhadap efektivitas birokrasi Pemkab Bandung Barat.
Dan di tengah tekanan tersebut, posisi Sekda Ade Zakir menjadi salah satu titik yang paling banyak dipertanyakan.
