Dunia pendidikan sering berbicara tentang pendidikan karakter. DPRD dan pemerintah sering berbicara tentang pemerintahan yang bersih dan transparan.
Semua itu akan menjadi slogan apabila tidak diwujudkan dalam praktik.
Integritas harus terlihat dalam setiap keputusan anggaran, setiap proses pengadaan, setiap pemberian fasilitas, dan setiap penggunaan uang yang berasal dari negara maupun masyarakat.
Kampus yang berintegritas bukan kampus yang tidak pernah menghadapi masalah, melainkan kampus yang berani membuka persoalan dan melakukan pembenahan.
Begitu pula DPRD yang berintegritas bukan lembaga yang menutup diri ketika muncul kritik, tetapi lembaga yang mampu menjelaskan setiap kebijakan kepada publik secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang publik digunakan.
Keterbukaan bukan ancaman bagi institusi. Sebaliknya, transparansi merupakan benteng pertama untuk menjaga kepercayaan.
Momentum untuk Berbenah
Peristiwa yang mencuat di Unsoed Purwokerto dan DPRD Ponorogo harus menjadi momentum untuk melakukan introspeksi.
Bagi perguruan tinggi, persoalan ini menjadi pengingat bahwa kualitas pendidikan tidak hanya diukur dari akreditasi, jumlah publikasi ilmiah, atau prestasi mahasiswa. Tata kelola dan integritas para pengelolanya juga merupakan bagian dari kualitas pendidikan.
Bagi lembaga legislatif, persoalan ini harus menjadi alarm bahwa jabatan politik bukanlah ruang untuk menikmati fasilitas kekuasaan tanpa batas. Setiap kewenangan melekat tanggung jawab, dan setiap penggunaan uang rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan.
Penegakan hukum memang penting. Namun, pencegahan jauh lebih penting.
Pengawasan internal harus diperkuat. Mekanisme audit harus berjalan independen. Informasi penggunaan anggaran perlu dibuka seluas mungkin sesuai ketentuan. Sementara itu, keberanian masyarakat, mahasiswa, akademisi, dan media untuk melakukan kontrol sosial harus dilindungi.
Jangan sampai lembaga pendidikan kehilangan kepercayaan karena krisis keteladanan.
Jangan pula lembaga legislatif kehilangan wibawa karena masyarakat merasa kepentingan mereka tidak lagi menjadi prioritas.
Korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang. Korupsi juga merusak kepercayaan, melemahkan institusi, dan menghancurkan keteladanan.
Unsoed Purwokerto dan DPRD Ponorogo, dengan segala persoalan hukum yang kini menjadi perhatian publik, seharusnya menjadi cermin bahwa tidak ada lembaga yang boleh merasa terlalu terhormat untuk diawasi.
Sebab, integritas tidak dibuktikan melalui pidato.
Integritas dibuktikan ketika seseorang memegang kekuasaan, mengelola anggaran, dan tetap memilih untuk tidak menyalahgunakannya.
Dan ketika dugaan penyimpangan terjadi, keberanian untuk membuka fakta, menegakkan hukum, serta memperbaiki sistem adalah satu-satunya jalan untuk memulihkan kepercayaan publik.
